DKI Dinilai Bisa Jalankan PPDB Zonasi Murni

Kompas.com - 25/06/2019, 10:43 WIB
Suasana pendaftaran PPDB 2019 di SMAN 28, Jakarta, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEASuasana pendaftaran PPDB 2019 di SMAN 28, Jakarta, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai, Pemprov DKI Jakarta harusnya bisa menerapkan peneriman peserta didik baru (PPDB) dengan jalur zonasi murni. Sayangnya, DKI tak menerapkan sistem itu tahun ini.

"Karena kualitas pendidikan sudah merata, anggaran besar, Jakarta seharusnya bisa melakukan zonasi sesuai Permendikbud 51/2018," kata Teguh, Selasa (25/6/2019).

Menurut Teguh, zonasi murni pantas diterapkan di DKI yang sekolahnya bagus dan merata. Apalagi, jalur afirmasi dan jalur inklusi bagi siswa dari keluarga kurang mampu tak terlalu diminati.

Baca juga: Bagi Sekolah, Kombinasi Sistem Zonasi dan Nilai UN Ada Plus Minusnya


"Harusnya tidak perlu lagi sistem zonasi yang berlapis dengan afirmasi dan khusus teman-teman anak pengemudi Jak Lingko. Ini kan tidak terlalu diminati," ujar Teguh.

Kepala Divisi Pendidikan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Rully Amirullah mendapat informasi dari Dinas Pendidikan DKI bahwa mereka menolak menerapkan sistem itu karena tak diajak diskusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau versi mereka ketika pembuatan Permendikbud 51/2018 mereka enggak diundang atau diajak bicara. Dan sekaligus juga hal ini sudah diketahui Kemendikbud sendiri," ujar Rully.

Menurut Rully, DKI sudah diajak rapat koordinasi pada Mei 2019 bersama Disdik Depok, Disdik Bekasi, dan Disdik Jabar.

Di sisi lain, Rully juga mengingatkan daerah yang tidak menerapkan jalur zonasi murni seperti DKI, bisa dikenakan sanksi sesuai Permendikbud 51/2018.

Baca juga: Dalam PPDB Sistem Zonasi, Nilai Siswa Tetap Diperhitungkan

"Kalau di Pasal 41 kan ada pasal sanksi tuh. Bahwa setiap pemda yang tidak melakukan, mengikuti Permendikbud 51/2018 akan diberikan sanksi lewat Kemendagri. Teguran dan sebagainya," kata Rully.

Rully mengatakan, besok pihaknya akan meninjau ke sekolah untuk melihat proses PPDB.

PPDB 2019 jalur zonasi dengan sistem daring (online) untuk jenjang SMA di Provinsi DKI Jakarta dimulai Senin kemarin pukul 08.00 WIB sampai Rabu besok pukul 14.00 WIB. PPDB sistem zonasi itu di DKI mensyaratkan jarak domisili calon siswa ke sekolah yang akan dipilih dan mempertimbangkan nilai UN jenjang SMP calon siswa agar bisa diterima di sekolah yang dituju.

Dalam jalur zonasi sistem daring itu, para siswa yang mendaftar di sebuah sekolah akan ditampung, lalu diseleksi sesuai nilai UN. Sistem komputer akan membuat urutan pemeringkatan siswa secara otomatis sesuai besaran nilai UN dan berdasarkan daya tampung sekolah masing-masing.

Diterima atau tidaknya seorang anak di suatu sekolah ditentukan sesuai zonasi tempat tinggalnya dan jumlah nilai UN diperoleh.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X