Kompas.com - 17/07/2019, 15:14 WIB
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago Dokumentasi Pribadi Pengamat Politik Pangi Syarwi ChaniagoPengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak reaktif menanggapi pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest soal adanya politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI.

Ia menyarankan DPRD DKI sebaiknya mengurus masalah pemilihan wagub DKI yang tak kunjung selesai.

"Yang terkait dengan PSI dan Ernest itu sesuatu yang tidak perlu terlalu reaksional menanggapi karena itu kalau memang (benar) itu kan tinggal pembuktian. Jangan sampai teralihkan isunya. Isu substantif, pokok, bukan Rian Ernest, bukan soal politik uang tapi bagaimana Jakarta punya wagub karena sudah terlalu lama, bertele-tele, dan tidak common sense," kata Pangi, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Menurut dia, isu yang dilontarkan Rian memang tidak mudah diungkapkan karena memerlukan dua alat bukti dan saksi.

"Kalau politik uang ini kan agak cantik agak lihai dan tidak mudah untuk mengungkapkan karena itu hanya bisa berwacana saja, isu saja, menggelindingkan, bermain pada tataran level isu," ujarnya.

Menurut dia, isu tersebut timbul karena kinerja DPRD DKI yang tidak pernah menyelesaikan pemilihan wagub. Hal itu, memunculkan kecurigaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Gejala-gejala ini kan sudah mulai tampak misalnya tidak pernah kuorum dalam sidang paripurna. Selalu molor, dulu setahu saya setelah pilpres akan fokus karena (saat pilpres) sibuk di kampanye. Sekarang kan apa masalahnya setelah kampanye selesai setelah pesta pilpres untuk kuorum enggak pernah tercapai, tatib enggak pernah dibahas tidak ada progres yang cukup berarti," ujar dia.

Pangi berharap DPRD bisa berpikir jernih untuk bisa menyelesaikan proses pemilihan wagub yang sudah kosong selama 11 bulan.

Baca juga: Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi Terkait Pernyataan Politik Uang

Rapimgab pembahasan pemilihan wagub DKI Jakarta sudah molor tiga kali. Padahal pansus pemilihan wagub DKI telah selesai membahas draf tata tertib pemilihan wagub pada Selasa pekan lalu.

Draf tatib itu harus dibahas dalam rapimgab DPRD DKI Jakarta. Setelah disetujui dalam rapimgab, draf akan disahkan dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya menduga ada politik uang dalam proses pemilihan wagub tersebut. Dugaan itu berdasarkan informasi yang diterima Rian dari dua elite politik di DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ujar Rian, Senin lalu.

Pernyataan Rian itu tidak baik sejumlah anggota DPRD DKI. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiqurrohman berencana akan melaporkan Rian ke politi terkait dengan peryataannya tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Wahana Indoor di TMII Masih Ditutup

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Petugas TMII Keliling Ingatkan Pengunjung Terapkan Prokes

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Simak Aturan Lengkapnya

Megapolitan
Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Mulai Rabu Ini, Anak Usia 12 Tahun ke Bawah Boleh Masuk Taman Impian Jaya Ancol

Megapolitan
Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Wali Kota Bekasi: Kasus Aktif 0,03 Persen, Angka Kematian Pasien Covid-19 Enggak Ada

Megapolitan
Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Calon Kades di Tangerang Diduga Gelapkan 2 Mobil Rental, Terungkap Setelah Kalah Pilkades

Megapolitan
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata di Jakarta, Jumlah Pengunjung TMII Meningkat

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Jakarta PPKM Level 2, Polisi Bahas Penerapan Ganjil Genap di 25 Lokasi

Megapolitan
Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Sampah Kiriman Menumpuk di Pintu Air Manggarai

Megapolitan
Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Merasa Difitnah soal Pemecatan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Megapolitan
Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Anies Izinkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masuk Tempat Wisata Didampingi Orangtua

Megapolitan
Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Vaksin Pfizer dan Moderna di Depok Hampir Kedaluwarsa, Pemkot Jemput Bola Vaksinasi

Megapolitan
Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Polisi Sebut Volume Kendaraan di Jakarta Meningkat hingga 40 Persen

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Ini Sektor yang Dapat Kelonggaran

Megapolitan
6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

6.796 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksin Booster

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.