Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awalnya, Formula E Akan Gunakan Dana Pemerintah Pusat

Kompas.com - 13/08/2019, 22:13 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan dana untuk menggelar Formula E di Jakarta awalnya diajukan untuk menggunakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Namun, Kemenpora menyebut tak ada anggaran sehingga harus dikembalikan ke DKI Jakarta dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

"Kami sudah bersurat ke Kemenpora itu enggak ada anggaran jadi dibebankan ke APBD. Jadi bisa dimasukan ke belanja langsung," ucap Sri dalam rapat KUPA-PPAS 2019, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Formula E, DKI Jakarta Harus Setor Rp 345,9 Miliar ke FIA

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus menyebut pihaknya pun sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disetujui untuk menggunakan APBD.

"Nah itu kita bersurat juga ke Kemendagri. Tapi jawabannya baru hanya lisan, tertulisnya sih belum. Tapi kalau secara lisan mendukung," ujarnya.

Ia menjelaskan awalnya Formula E akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Namun setelah dipertimbangkan oleh pemprov, pelaksanaannya akan dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Tapi ternyata kan Formula ada induk organisasinya dan kalau di Indonesia ya ada cabang olahraganya, makanya jadi salah satu pertimbangan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi sisi lain, unsur pariwisata tetap ada. Makanya di draf diganti jadi di Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Komisi E," kata dia.

Baca juga: Anies: Formula E di Jakarta Insya Allah Jadi pada 2020

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran belanja langsung yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Anggaran ini disetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling. Dalam pengajuan dana sebelumnya pemprov mengajukan sebesar Rp 345,9 miliar dengan menggunakan kurs dollar yaitu 24,1 juta dollar AS atau 20 juta poundsterling.

"Baik Formula E berarti Rp 360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya Poundsterling. Jadi total Rp 360 miliar," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam rapat KUPA-PPAS 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com