Awalnya, Formula E Akan Gunakan Dana Pemerintah Pusat

Namun, Kemenpora menyebut tak ada anggaran sehingga harus dikembalikan ke DKI Jakarta dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019.

"Kami sudah bersurat ke Kemenpora itu enggak ada anggaran jadi dibebankan ke APBD. Jadi bisa dimasukan ke belanja langsung," ucap Sri dalam rapat KUPA-PPAS 2019, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Selanjutnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus menyebut pihaknya pun sudah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disetujui untuk menggunakan APBD.

"Nah itu kita bersurat juga ke Kemendagri. Tapi jawabannya baru hanya lisan, tertulisnya sih belum. Tapi kalau secara lisan mendukung," ujarnya.

Ia menjelaskan awalnya Formula E akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Namun setelah dipertimbangkan oleh pemprov, pelaksanaannya akan dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga.

"Tapi ternyata kan Formula ada induk organisasinya dan kalau di Indonesia ya ada cabang olahraganya, makanya jadi salah satu pertimbangan dialihkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi sisi lain, unsur pariwisata tetap ada. Makanya di draf diganti jadi di Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Komisi E," kata dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran belanja langsung yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Anggaran ini disetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling. Dalam pengajuan dana sebelumnya pemprov mengajukan sebesar Rp 345,9 miliar dengan menggunakan kurs dollar yaitu 24,1 juta dollar AS atau 20 juta poundsterling.

"Baik Formula E berarti Rp 360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya Poundsterling. Jadi total Rp 360 miliar," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam rapat KUPA-PPAS 2019.