DPRD DKI Setujui Rancangan APBD Perubahan 2019 Sebesar Rp 86,89 Triliun

Kompas.com - 14/08/2019, 16:07 WIB
Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019)KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Setelah melalui proses di badan musyawarah, dan pembahasan KUPA-PPAS kami menyetujui anggaran tersebut," ujar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) KUPA-PPAS 2019 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Hasil pembahasan disepakati APBD-Perubahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 86,89 triliun. Angka ini turun sebesar Rp 2,1 triliun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar Rp 89 triliun.


Baca juga: Ini Daftar BUMD DKI yang Menerima dan Tak Dapat PMD dalam KUPA-PPAS 2018

Dengan adanya kesepakatan dengan legislatif ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap program-program tahun 2019 bisa segera dituntaskan.

"Alhamdulillah tadi kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya dengan ini nanti kita akan bisa finalisasi program-program tahun 2019. Angka yang disepakati adalah 86,89 triliun. Jadi ini yang kemudian menjadi final," ujarnya.

Ia menyebut bahwa penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya penurunan anggaran tersebut merupakan hasil audit asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang sebelumnya 12 triliun menjadi 9 triliun lebih.

"Insya Allah tidak. Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi yang dikatakan turun adalah hitungan accounting-nya turun 2 triliun lebih," jelasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X