Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor DKI Bakal Naik Jadi 12,5 Persen

Kompas.com - 22/08/2019, 16:01 WIB
Para wajib pajak memadati kantor Samsat Jakarta Timur untuk membayar pajak kendaraanbermotor (PKB), Jumat (14/12/2018). Penghapusan denda untuk pajak kendaraan yang tertunggak akan berakhir besok. KOMPAS.com/Ryana AryaditaPara wajib pajak memadati kantor Samsat Jakarta Timur untuk membayar pajak kendaraanbermotor (PKB), Jumat (14/12/2018). Penghapusan denda untuk pajak kendaraan yang tertunggak akan berakhir besok.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan bea balik nama kendaraan bermotor (BNN-KB).

Kenaikan BBN-KB sebesar 2,5 persen dari sebelumnya 10 persen menjadi 12,5 persen.

Kenaikan bea ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan, menyebut, selama 8 tahun Pemprov DKI Jakarta belum pernah mengubah kebijakan tarif BBN-KB.


"Perubahan BBN-KB bukan semata-mata ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melainkan karena adanya kesepakatan dalam rapat kerja terbatas asosiasi Bapenda se-Jawa-Bali dan mempertimbangkan BBN-KB di wilayah sekitar DKI agar ada keseimbangan tarif antarwilayah," ucapnya saat membacakan perubahan perda BBN-KB di ruang rapat paripurna, gedung DPRD DKI, Kamis (22/8/2019).

Salah satu pasal dalam perubahan perda ini tertulis bahwa wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor, yang dapat disampaikan secara online untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perubahan perda ini juga terdapat poin ketentuan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor, yang sebelumnya tidak diatur dalam perda.

"Kenaikan tarif BBN-KB diharapkan dapat turut mengatasi permasalahan kemacetan di DKI Jakarta dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa pihaknya berharap pelaporan BBN-KB segera dilakukan secara online serta dapat diterapkan sanksi administrasi.

"Ketentuan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya," ujar Anies menanggapi perubahan perda ini.

Adapun dalam rapat paripurna raperda ini ada 4 raperda yang dilaporkan, yaitu perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraam bermotor, perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Lalu pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan dan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

BERITA FOTO: Rumah Reyot di Tengah Apartemen Mewah Thamrin Executive Residence

Megapolitan
BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

BERITA FOTO: Bentrok Pengunjuk Rasa dengan Polisi di Depan KPK

Berita Foto
Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Pengelola: Keberadaan Rumah Tua di Apartemen Thamrin Executive Residence Tak Mengganggu

Megapolitan
3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

3 Tujuan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 2020

Megapolitan
Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Anies: Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E 5 Kali agar Manfaat Infrastruktur Bisa Maksimal

Megapolitan
BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

BERITA FOTO: Ricuh di Depan Gedung KPK, Lempar Telor Hingga Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Jadi Korban Pecah Kaca Mobil, Rico Ceper Rugi Rp 14 Juta

Megapolitan
Sudah Dua Kali Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Anjlok

Sudah Dua Kali Lift di Kantor Wali Kota Jakarta Timur Anjlok

Megapolitan
Anies: Formula E Tak Akan Terlalu Ganggu Arus Lalu Lintas

Anies: Formula E Tak Akan Terlalu Ganggu Arus Lalu Lintas

Megapolitan
Tol Jakarta-Tangerang Ramai Lancar Pasca-kecelakaan di KM 13

Tol Jakarta-Tangerang Ramai Lancar Pasca-kecelakaan di KM 13

Megapolitan
Kaca Mobil Rico Ceper Dipecah Maling, Tas Dicuri

Kaca Mobil Rico Ceper Dipecah Maling, Tas Dicuri

Megapolitan
Pertahankan Rumah di Tengah Kompleks Apartemen, Lies Tolak Tawaran Satu Unit hingga Uang Rp 3 M

Pertahankan Rumah di Tengah Kompleks Apartemen, Lies Tolak Tawaran Satu Unit hingga Uang Rp 3 M

Megapolitan
Mengenal Formula E, Ajang Balap Internasional yang Akan Digelar di Jakarta

Mengenal Formula E, Ajang Balap Internasional yang Akan Digelar di Jakarta

Megapolitan
Polisi Amankan Dua Orang dalam Kericuhan Demo di Depan Gedung KPK

Polisi Amankan Dua Orang dalam Kericuhan Demo di Depan Gedung KPK

Megapolitan
Aksi Tabur Bunga Warnai Unjuk Rasa Mahasiswa Bogor Tolak Pengesahan RUU KPK

Aksi Tabur Bunga Warnai Unjuk Rasa Mahasiswa Bogor Tolak Pengesahan RUU KPK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X