Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KA Lokal Tak Berhenti di Stasiun Kemayoran, Ombudsman Telusuri Dugaan Maladministrasi

Kompas.com - 23/08/2019, 13:43 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI telusuri adanya dugaan maladministrasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait layanan publik di Stasiun Kemayoran, Jakarta.

Pasalnya, masyarakat mengeluhkan kebijakan pemindahan perhentian penumpang kereta api lokal yang dulunya berhenti di Stasiun Kemayoran, menjadi di Stasiun Tanjung Priok.

Ada dua rangkaian kereta lokal yang dipindahkan, yakni KA Jatiluhur relasi Tanjung Priok-Purwakarta dan KA Walahar relasi Tanjung Priok-Cikampek, sejak 8 Juni 2019.

Dengan demikian, KA tidak lagi berhenti di Stasiun Kemayoran.

"Dulu ada laporan dari beberapa teman, laporan ke kita banyak sekali datang ke kantor sehingga kami analisis sebentar, dugaannya ini harus dicek apakah betul ada diskriminasi atau ada faktor lain," ujar perwakilan Ombudsman RI, Alamsyah Saragih di Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Alam mengatakan, dengan pemindahan pemberhentian kereta, banyak penumpang yang tinggal di Cikampek dan bekerja di kawasan Kemayoran mengalami kerugian waktu dan uang.

Alam pada pagi tadi ikut menjajal perjalanan dari Stasiun Cikampek menuju kawasan Kemayoran.

Ia berangkat dari Stasium Cikampek pukul 05.50 WIB dan berhenti di Stasiun Tanjung Priuk pukul 08.30 WIB.

"Lalu nyambung lagi untuk ke Stasiun Kemayoran itu membutuhkan waktu lagi sekitar 30 menit sehingga jadi pukul 09.00 WIB saya bisa sampai ke stasiun," kata Alamsyah.

Ia menilai, dengan durasi sekitar tiga jam untuk sampai ke Kemayoran membuat penumpang merugi di sisi waktu.

"Kedua kadang-kadang harus pakai ojek dari Tanjung Priuk ke kantor yang deket Kemayoran sehingga diperkirakan kenaikan biaya Rp 30.000 sampai Rp 60.000 per orangnya. Nah itu dirasa memberatkan karena sebulan bisa sampai Rp 600.000 - Rp 800.000," ucap Alam.

Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT KAI untuk mencari solusi.

"Kami akan melihat adakah solusi mengatasi persoalan dari para penumpang ini. Jika tidak menghambat, mungkin bisa memperbaiki regulasi terhadap tidak berhentinya KA lokal di stasiun ini. Sehinga tidak merugikan masyarakat," tutupnya.

PT KAI sebelumnya menutup rute pemberhentian KA lokal di Stasiun Kemayoran lantaran alasan keamanan.

Dalam keterangan tertulisnya awal Juni lalu, Senior Manager Humas Daop I KAI Jakarta Eva Chairunisa, menyatatakan, KAI mengedepankan keselamatan naik-turun penumpang di stasiun tersebut.

Adapun penumpang KA Walahar dan KA Jatiluhur selama ini acap menunggu kereta di tepi rel tanpa pembatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com