Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Anies dan Para Mantan Gubernur DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi, Senin (26/8/2019) lalu.

Jokowi menyampaikan, ada sejumlah alasan pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim

Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk," ujar Jokowi.

Proses pemindahkan ibu kota negara diperkirakan paling lambat dimulai pada 2024.

Rencana pemindahan ibu kota negara itu dikomentari berbagai pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para mantan gubernur DKI pendahulu Anies.

Anies: ibu kota pindah, Jakarta tetap macet

Anies menyampaikan, pemindahan ibu kota negara sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

Namun, Anies mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Sebab, sebagian besar kendaraan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi. Kemacetan Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Anies Sebut Kemacetan Tak Akan Berkurang di Jakarta

"Pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata Anies, Selasa kemarin.

Karena itu, meski ibu kota negara dipindahkan, Anies berjanji Pemprov DKI tetap akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.

Pembangunan Jakarta melalui konsep urban regeneration, kata Anies, tetap berjalan meskipun ibu kota negara pindah.

KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIA Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

Urban regeneration adalah pembangunan perkotaan dari beberapa aspek, mulai dari perumahan, transportasi, air bersih, hingga pengelolaan air limbah.

"Saya ngobrol dengan Pak Presiden, beliau menegaskan komitmen untuk pembangunan Jakarta tidak berubah, jalan terus," ujar Anies.

Di sisi lain, Anies menuturkan, pemindahan ibu kota akan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.

Menurut dia, bekas perkantoran yang ditinggalkan di Jakarta akan dijadikan RTH.

"Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau. Itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis," ucapnya.

Gedung yang ditinggalkan juga bisa digunakan kembali sebagai kantor. Apalagi, Jakarta direncanakan tetap menjadi pusat ekonomi di Indonesia meskipun ibu kota negara pindah.

Pemindahan ibu kota negara, menurut Anies, akan menjadi sejarah yang dikenang bahwa Jakarta pernah menjadi pusat pemerintahan.

Selain Anies, tiga mantan gubernur DKI juga telah mengomentari rencana pemindahan ibu kota negara. Mereka adalah Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Djarot Saiful Hidayat.

KOMPAS.com/Ryana Aryadita 3 Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat duduk bareng saat hadiri pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

Sutiyoso: pemindahan ibu kota kurangi beban Jakarta

Sutiyoso mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain. Dia menyampaikan, pemindahan ibu kota negara akan mengurangi beban Jakarta.

Selama ini, kata dia, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pariwisata, perdagangan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Akibatnya, banyak orang datang ke Jakarta.

Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Mata Sutiyoso, Ahok, dan Djarot

"(Ini) juga meninggalkan masalah-masalah yang sulit, kemacetan, kekumuhan, kriminalitas. Jadi, beban berkurang. Paling tidak kan akan mengurangi beban Jakarta," kata Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos, Senin.

Menurut Sutiyoso, pemindahan ibu kota negara sebenarnya merupakan rencana lama yang selama ini tak kunjung dieksekusi karena persoalan biaya.

Dia menilai pemerintah kini sudah memiliki biaya untuk memindahkan ibu kota negara sehingga rencana itu bisa dieksekusi.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertegur sapa dan mengobrol dengan dua gubernur pendahulunya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Ahok: pemindahan ibu kota rencana lama

Ahok juga menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan rencana lama.

Ahok tidak mau berkomentar banyak saat ditanya tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara tersebut. Ia mengatakan, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," ujar Ahok.

Djarot: pemindahan ibu kota berdampak baik untuk Jakarta

Djarot juga mendukung rencana pemindahan ibu kota negara. Menurut dia, pemindahan ibu kota justru berdampak baik bagi Jakarta.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, kata Djarot, bisa mengurangi permasalahan di Jakarta yang sudah terlalu kompleks.

"Otomatis lebih longgar kan. Semuanya kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang, iya dong. Betul enggak? Kemudian permukiman-permukiman kumuh berkurang, sampah berkurang," ujar Djarot.

Menurut Djarot, dengan memindahkan ibu kota negara, kepadatan penduduk di Jakarta perlahan akan berkurang.