Soal Pemindahan Ibu Kota, Fraksi Gerindra: Masalah Ya Diberesin, Bukan Lari

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI nondefinitif (sementara) Syarif mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanyalah bentuk pelarian dari masalah.

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat membantu menyelesaikan masalah di Jakarta sebagai ibu kota, bukan dengan meninggalkan Jakarta.

"Enggak kalau saya sih minjam pendapat Pak Emil saja lah, kalau Jakarta ada masalah ya diberesin, bukan lari. Saya menjawab tadi, polusi enggak menurun, orang enggak diberesin," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Tetapi Ia pun tak menampik bahwa pemindahan ibu kota juga membawa dampak positif karena Jakarta sudah memiliki beban yang tumpang tindih.

Baca juga: Ini Kata Istana soal Deal Politik di Balik Pemindahan Ibu Kota...

"Iya positif kenapa ? Jakarta kan terlalu beban teramat banyak, kewenangannya tumpang tindih. Sehingga dengan pemindahan ibu kota menurut saya positif dampaknya untuk DKI," kata dia.

Anggota Fraksi Gerindra ini meminta agar selepas status Jakarta sebagai ibu kota, Jakarta dibuat menjadi daerah otonomi khusus.

Otonomi khusus ini diusulkan karena Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan mengurusi aset-aset pemerintah pusat yang ditinggalkan.

"Revisi undang-undang nomor 29 tentang ibu kota harus dibatalkan dulu, setelah batal baru dibuat undang-undang baru untuk DKI sebagai derah otonomi bukan sebagai pemerintahan ibu kota, tapi DKI sebagai otonomi khusus," ucapnya.

"Kenapa karena aset aset pemerintah pusat masih disini, walaupun katanya akan dilakukan tukar guling dan lain lain dengan swasta ya. Saya mendengar tuh ABPNnya 19 persen, dari 81 persen dunia usaha. Tapi walaupun bagaimana pun itu otonomi khusus lah," tambah Syarif.

Baca juga: Menyoal Beban Lingkungan di Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru

Diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota negara pindah ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin kemarin.

Setelah menyampaikan alasan mengapa ibu kota negara harus pindah, Jokowi mengingatkan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Jokowi.