Tolak RKUHP, Ribuan Mahasiswa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Hari Ini

Kompas.com - 23/09/2019, 09:55 WIB
Sekelompok warga  dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi yang bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dapat mematikan perjuangan para pegiat sosial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSekelompok warga dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi saat berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi yang bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dapat mematikan perjuangan para pegiat sosial. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, peserta aksi unjuk rasa tersebut adalah perwakilan mahasiswa dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Ya, ada surat pemberitahuan oleh mahasiswa sekitar 2.000 orang di depan gedung DPR. (Tuntutannya) menolak RUU KUHAP," kata Argo saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Oleh karena itu, Argo menyebut Polda Metro Jaya menerjunkan 5.500 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Baca juga: Bahas RKUHP, Jokowi Bertemu Pimpinan DPR Siang Ini

Adapun, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI bersifat situasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Personel pengamanan 5.500 personel gabungan," ujar Argo.

Seperti diketahui, RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Sepeda Gunung Senilai Rp 100 Jutaan di Pamulang Raib Digondol Maling

Megapolitan
Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Anies: Kematian Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksinasi Hanya 13 dari 100.000 Penduduk

Megapolitan
Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Pemprov DKI Penuhi Target Vaksinasi Covid-19, Lebih Cepat Sebulan dari Tenggat Jokowi

Megapolitan
Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Indikasi Gelombang Kedua Covid-19 di Jakarta Mereda, Anies: Hati-hati, Kita Belum Menang!

Megapolitan
Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Blusukan Bagi-bagi Sembako, Wali Kota Depok: Kita Berharap Bisa Selesaikan Pandemi dengan Sedekah

Megapolitan
Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Megapolitan
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Megapolitan
RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Megapolitan
Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Remaja Perempuan Dianiaya Orangtua di Pamulang, Ditarik Saat Sedang Tidur dan Ditampar

Megapolitan
Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Antrean Jenazah Pasien Covid-19 di Krematoriun Cilincing Sudah Berkurang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X