Dua Tahun Pimpin Jakarta, Anies Dinilai Minim Gebrakan Atasi Polusi Seperti Pendahulunya

Kompas.com - 17/10/2019, 08:51 WIB
Seorang petugas kepolisian berjaga di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSeorang petugas kepolisian berjaga di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua tahun kepemimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap tak beda jauh dibandingkan para pendahulunya dalam menerapkan langkah konkret atasi polusi udara.

Salah satu contohnya, Anies tak kunjung berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan razia emisi kendaraan, sama seperti pada era Fauzi Bowo, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama.

"Razia emisi kendaraan tidak kunjung dilakukan. Pak Anies, Ahok, Jokowi, semua disandera oleh birokrat. Mandat perda kan kewajiban, ya harus dipaksa oleh polisi," ujar Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad "Puput" Safrudin kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2019) malam.

Puput dan lembaganya memang mendesak agar pemerintah dan polisi mengadakan razia emisi kendaraan. Hal itu ia nilai sebagai kewajiban Pemprov DKI menjalankan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005.

Baca juga: Anies Dinilai Lebih Berkomitmen Kendalikan Polusi daripada Ahok, tetapi...

Sementara itu, Anies sempat melontarkan pernyataan akan menggodok kebijakan yang intinya menyulitkan pemilik kendaraan yang belum lolos uji emisi, mulai dari penerbitan STNK hingga pembedaan tarif parkir.

Pemprov DKI turut meluncurkan aplikasi E-Uji Emisi, berisi sejumlah fitur seputar uji emisi kendaraan roda empat. Salah satunya, pengguna dapat mendaftarkan kendaraan mereka agar nantinya data uji emisi kendaraan bisa terus-menerus diperbarui.

Puput beranggapan, daripada membuat sistem baru, Anies lebih baik menerapkan regulasi yang sudah ada dan tak pernah dijalankan secara serius oleh para pendahulunya.

"Contohnya, aplikasi (E-Uji Emisi) itu 2020 nanti enggak akan berguna, (pengguna) enggak akan patuh. Harus diawali penegakan hukum," tutur Puput.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD: 2 Tahun Anies Memerintah, Perilaku Warga Terkait Sampah Tak Banyak Berubah

"Pendukungnya boleh pakai aplikasi, jadi law enforcement dari polisi nanti dipermudah aplikasi. Misalnya, di jalanan daripada cek satu-satu mobil pakai alat (uji emisi), cukup klik saja di aplikasi, nanti ketahuan sudah uji emisi atau belum," ungkapnya.

Walau begitu, Puput mengapresiasi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang ia nilai lebih berkomitmen mengendalikan polusi udara Jakarta dalam 2 tahun kepemimpinannya, ketimbang gubernur sebelumnya.

"Memang (hasilnya) masih belum kelihatan. Tapi kita lihat, Pak Anies cukup bagus, dia ada roadmap untuk mengendalikan pencemaran udara dari 2019 ke 2030, secara jangka panjang dan dibuat juga jangka pendeknya. Kemudian beliau bikin instruksi (gubernur)," tutup Puput.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Megapolitan
240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Megapolitan
Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

Megapolitan
PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X