Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 24 Persen Warga Jakarta Enggan Bekasi Bergabung

Kompas.com - 18/10/2019, 18:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga survei Median merilis hasil survei soal persepsi penduduk Kota Bekasi dan Jakarta terkait rencana penggabungan kedua kota itu. Hasilnya, 24 persen warga Jakarta tak setuju atas wacana tersebut.

Dalam dokumen hasil survei Median yang diterima Kompas.com, Jumat (18/10/2019), sebanyak 500 warga Jakarta yang jadi responden mengemukakan sejumlah alasan di balik keengganan itu.

Alasan paling umum yakni Jakarta dirasa sudah terlalu padat. Sisanya merasa beban Pemprov DKI Jakarta akan kian berat, sebab jumlah penduduk akan menggemuk dan pekerjaan rumah Gubernur DKI juga bertambah panjang.

Baca juga: Hasil Survei, Lebih Banyak Warga DKI yang Setuju Bekasi Gabung Jakarta

Warga Jakarta juga ditanyakan persetujuannya atas 10 kemungkinan yang mungkin terjadi jika Bekasi digabung ke Jakarta.

Hasilnya, mayoritas warga Jakarta setuju bahwa bergabungnya Bekasi akan menambah lapangan kerja, menggenjot perekonomian, mempermudah akses perumahan, dan memperbaiki angkutan umum.

Kebanyakan warga Jakarta juga sepakat bahwa akses Jakarta-Bekasi dan penanganan sampah akan membaik, serta mempermudah perizinan dan administrasi.

Namun, sebagian besar warga Jakarta tak setuju jika bergabungnya Bekasi akan memperbaiki penanggulangan banjir, menekan polusi udara, dan mengurangi kemacetan.

Survei itu dilakukan Median pada 21 September sampai 5 Oktober 2019. Lima ratus warga Kota Bekasi dan lima ratus warga DKI Jakarta jadi responden dengan metode penelitian multistage random sampling, dengan margin of error sebesar +/-4,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sebelumnya, isu penggabungan Bekasi ke Jakarta mengemuka medio Agustus lalu.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat mengutarakan ketidaksetujuannya atas wacana pembentukan wilayah Provinsi Bogor Raya yang direncanakan akan mencakup wilayah Bekasi. Ia secara terang-terangan menyebut lebih setuju dengan wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta.

Menurut Rahmat Effendi, Bekasi lebih cocok dan logis bergabung ke DKI Jakarta karena berbagai pertimbangan. Ia juga yakin mayoritas warganya setuju jika bergabung dengan Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com