Taufik: Tak Adil Kalau Gerindra Diminta Aktif Pilih Wagub DKI, tapi PKS Duduk-duduk

Kompas.com - 24/10/2019, 19:30 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harus mendorong agar proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta lebih cepat terlaksana.

Menurut dia, PKS tak bisa hanya menunggu rapat pimpinan gabungan terlaksana untuk membahas pemilihan tersebut.

Pasalnya, PKS merupakan partai yang mengajukan dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Iya nunggu rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD, DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja mana bisa," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).


Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Molor, Taufik: Apa Figurnya Kurang Menarik?

Menurut Taufik, Fraksi Gerindra sudah melaksanakan kewajiban dengan menyetujui cawagub dari PKS.

Maka selanjutnya PKS yang harus mendorong terlaksananya pemilihan.

"Ini gini loh. Kita kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif, tidak fair," tandasnya.

Ia menambahkan, jika PKS agresif mendorong DPRD DKI, maka seharusnya pemilihan wagub bisa selesai sebelum tahun 2020.

Baca juga: Taufik: Pembahasan Anggaran Lebih Penting Dibanding Pemilihan Wagub DKI

"Target saya sebelum tahun baru selesai. Tidak fair dong kalau kami yang dituntut untuk aktif. Lebih agresif sementara PKS duduk-duduk saja," ujar dia.

Adapun untuk posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018, pascaditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden.

Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Namun hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X