PSI: Gubernur DKI Terkesan Tak Peduli dengan Kejanggalan Usulan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 menjadi sorotan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengkritik banyaknya kejanggalan usulan dalam KUA-PPAS untuk rancangan anggaran dan pendapatan daerah (RAPBD) DKI 2020 itu.

Pasalnya, William menemukan sejumlah usulan anggaran yang nilainya fantastis. Anggaran untuk Dinas Pendidikan yang diusulkan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat misalnya, ada usulan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon.

Dengan munculnya berbagai kejanggalan itu, William menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah lalai dan terkesan tidak peduli dengan proses penyusunan anggaran yang berlangsung.

Baca juga: Wali Kota Jakbar Duga Ada Kesalahan Ketik soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

"Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” ujar William dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019).

William mengatakan, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Dinas Pendidikan juga menganggarkan pembelian 7313 unit komputer dan beberapa unit server senilai Rp 121 miliar.

PSI juga menemukan anggaran Rp 66 miliar untuk storage di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

William lalu menyinggung tidak transparannya Pemrov DKI terkait proses penyusunan anggaran tersebut.

Baca juga: Disdik DKI Pastikan Tak Ada Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Ini Penjelasannya

Ia mendesak Gubernur Anies membuka akses bagi publik untuk melihat anggaran yang diusulkan.

“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,”

“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur,” tutur William.