Pemprov DKI Akui Komponen Anggaran pada KUA-PPASS 2020 Asal Disusun

Kompas.com - 31/10/2019, 10:59 WIB
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana. Akun Instagram @willsaranaPemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Baca juga: Mencla-mencle Pejabat DKI Seputar Munculnya Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Kami akui ada hal-hal yang teman-teman SKPD mengisinya dimasukan dulu karena komponen sendiri belum ada," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Mahendra mengakui, detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," kata dia.

Selain karena aturan yang tidak mewajibkan detail komponen anggaran dalam KUA-PPAS, Mahendra menjelaskan, SKPD juga tidak memiliki cukup waktu untuk menyusun detail komponen anggaran sejak awal.

Sebab, dokumen rancangan KUA-PPAS harus diserahkan ke DPRD DKI paling lambat pekan kedua Juli 2019. E-budgeting harus disusun sebelum KUA-PPAS.

Baca juga: Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Megapolitan
Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Megapolitan
Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Megapolitan
Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Megapolitan
Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Megapolitan
Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Megapolitan
Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X