BKD Ingatkan Pemerintah agar Waspada jika Jabatan Lurah dan Camat Jadi Dihapus

Kompas.com - 01/11/2019, 15:59 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (kanan) di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (kiri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (kanan) di Kantor KemenPANRB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengingatkan, pemerintah harus waspada jika jabatan lurah dan camat dihapus dari bagian struktural dalam rangka reformasi birokrasi.

Berdasarkan data BKD diketahui pegawai eselon III di 44 wilayah DKI Jakarta saat ini dijabat oleh camat, sedangkan eselon IV diisi oleh 267 lurah. 

“Itu harus diwaspadai, apakah posisi kepala wilayah ini juga harus difungsionalkan sementara mereka memiliki kewenangan teritorial wilayah. Jadi nanti sampai kita menunggu peraturan lebih lanjut dari Kementerian,” ujar Chaidir, saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi


Chaidir mengatakan, lurah dan camat mempunyai fungsi penting di wilayah.

Menurut dia, posisi camat dan lurah tidak bisa diganti oleh pejabat fungsional. Sebab jabatan mereka memang diharuskan struktural yang pada dasarnya sudah memiliki anak buah dan memiliki kewenangan untuk memantau anak buahnya.

Andai nanti posisi lurah dan camat berubah menjadi pejabat fungsional, maka mereka tidak memiliki anak buah lagi.

Hal ini bisa saja mengakibatkan wilayah-wilayah yang dahulu mereka pegang nantinya tidak lagi dipantau oleh pejabat secara struktural.

Lurah dan camat itu jabatan struktur yang punya kewenangan. Dia harus ada dan tidak bisa difungsionalkan. Mereka punya kewenangan untuk memerintah jajaran ke bawah dan juga punya kewenangan sebagai pimpinan kepala wilayahnya dalam hal ini ada RT, RW. Harus ada koordinator atau hierarkisnya,” kata Chaidir.

Baca juga: Kemhan Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi

Adapun penghapusan pegawai eselon III dan IV ini berarti mengubah jabatan strukturan menjadi fungsional.

Chaidir pun mencontohkan, jika posisinya sebagai pegawai eselon II dihapuskan, maka ia dituntut memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia (SDM).

“Nanti di situ (BKD) saat jadi fungsional, saya bisa menjadi instruktur pelatihan SDM,” ucapnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X