Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dikritik soal Janji Tak Menggusur, PKS: Itu Hanya Politisasi untuk Menyudutkan Gubernur

Kompas.com - 21/11/2019, 12:02 WIB
Jessi Carina

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin angkat bicara soal warga Sunter Jaya yang nenuntut janji Gubernur Anies Baswedan semasa kampanye dulu.

Warga menyebut orang nomor satu di DKI itu sempat berjanji tidak akan melakukan penggusuran selama kepemimpinannya.

Menurut Arifin, momen penggusuran bangunan liar (bangli) di kawasan itu oleh Pemkot Jakarta Utara dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini kan hanya di politisasi saja oleh mereka-mereka yang enggak senang dengan gubernur," ujar dia di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

"Jadi bukan tidak mungkin ada politisasi untuk menyudutkan gubernur," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

Terlebih, politisi 56 tahun ini juga menyebut, kawasan yang digusur itu bukanlah pemukiman warga, melainkan tempat usaha barang bekas.

"Itu bukan warga situ, di sana cuma lapak-lapak untuk barang bekas saja. Enggak ada rumah tempat tinggal di situ. Ini kan ada LSM yang memanfaatkan saja," ujarnya.

Kata Arifin, Pemkot Jakarta Utara yang melakukan penggusuran juga telah menawarkan relokasi di Rusun Marunda, namun ternyata tidak ada warga Sunter Jaya yang mendaftar.

"Kalau mereka mau pindah usaha akan dibantu, tempat tinggal juga sudah disiapkan di Marunda," kata Arifin.

Untuk itu, ia menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sama sekali tidak mengingkari janjinya semasa kampanye dulu.

"Kami tidak melihat Pak Anies tidak menepati janjinya. Makanya kami support beliau terus," tuturnya. (DIONISIUS ARYA BIMA SUCI)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul "Warga Sunter Tuntut Janji Kampanye Anies, PKS: Ini Hanya Politisasi Menyudutkan Gubernur".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com