Sunter Agung Tak Seperti Kampung Akuarium, Taufik: Pilihan Terbaik Warga Dipindahkan ke Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai pemindahan warga kawasan Sunter Agung ke rumah susun sederhana Marunda adalah tindakan terbaik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Iya menurut saya iya (pilihan terbaik) untuk pindahin ke rusun," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu (20/11/2019).

Politisi Gerindra ini mengatakan, kurangnya lahan di kawasan Sunter menjadi alasan Pemprov DKI Jakarta merelokasi warga ke rumah susun Marunda. Sebab lokasi itu yang paling dengan kawasan warga yang terkena gusuran.

Berbeda dengan Kampung Akuarium yang kala itu ditata kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Beda Keterangan Walikota Jakut dengan Warga Sunter soal Penggusuran

Sebab saat itu Kampung Akuarium berdiri di lahan kosong yang bisa dibuat menjadi suatu permukiman.

"Kalau ada lahan mungkin bikin di situ (permukiman) kaya Akuarium. Namun, lahannya kan tidak ada," kata Taufik.

Diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11/2019).

Penertiban tersebut berujung bentrok karena warga mempertahankan bangunan mereka yang sudah ditinggali selama puluhan tahun tersebut.

Baca juga: Masih Butuh Seminggu Lagi Bersihkan Sisa Penggusuran Sunter Agung

Pemerintah Kota Jakarta Utara mengaku sudah menawari warga yang mengalami penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk pindah ke Rumah Susun Marunda.

Meski demikian, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menuturkan bahwa warga justru tidak ingin direlokasi. Mereka balik ke tempat tinggal masing-masing, baik di Penggilingan, Kebon Bawang, maupun Tanah Abang.

"Sudah kami tawarkan untuk Rumah Susun Marunda kami siapkan. Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal. Karena memang bukan tempat tinggal, di sana (Sunter) sebagai ruang usaha," kata Sigit.

Namun hal ini dibantah oleh warga. Hasan Basri (53), salah seorang warga terdampak penggusuran menyebutkan, tidak ada perwakilan pemerintah yang pernah datang untuk menemui mereka sebelum penggusuran terjadi.