Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Raditya Endra Budiman tidak menampik bila limbah yang dihasilkan oleh Rumah Pemotongan Hewan (RPH) hewan babi dikeluhkan warga.

Radit mengatakan pihaknya sedang menangani limbah itu.

"Kalau limbah itu sekarang sedang dalam proses untuk perbaikan, memang ada proses perbaikan itu sedang proses sedang jalan cuma perlu waktu saja," kata Radit.

Kompas.com pun coba menelusuri keberadaan RPH di Jalan Peternakan, Kapuk, Jakarta Barat.

Dari jarak kira-kira 100 meter, aroma hewan sudah tercium begitu menyengat.

Padahal kawasan tersebut juga dekat dengan pemukiman warga dan warung atau toko.

Beberapa saluran air juga mengelilingi tempat pemotongan hewan, namun saat ingin memastikan terkait pengelolaan limbah Kompas.com tidak diperkenankan masuk oleh pihak keamanan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Saat ditanya perkembangan pengelolaan limbah, Radit juga belum menjelaskan secara spesifik.

"Waduh detailnya saya lupa juga, yang jelas sudah ada peningkatan," tutur Radit.

Sebelumnya, keberadaan RPH di Jalan Pertenakan ini sempat disingggung oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI melihat banyak warga yang mengeluh terkait keberadaan RPH.

Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup Rumah Pemotongan Hewan (RPH) babi yang berada di Kapuk, Jalan Peternakan, Kapuk, Jakarta Barat.

Baca juga: Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, penutupan itu diminta karena keberadaan RPH dikeluhkan warga sekitar.

"Semestinya ditutup karena sudah bertentangan dengan Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas," kata Purwanto saat rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari mendukung agar RPH Babi ditutup lantaran banyak dikeluhan dari warga sekitar Kapuk.

"Kita meminta agar rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," tuturnya.