Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Kompas.com - 06/12/2019, 08:48 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebutkan, penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata tidak masuk akal.

Untuk pembangunan SMK itu ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, yakni laboratorium kimia dan laboratorium fisika.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Komisi E DPRD Coret Anggaran Pembangunan SMK Pariwisata yang Punya Lab Fisika dan Kimia

Ima sendiri yang menemukan anggaran ganjil itu saat melakukan penyisiran anggaran setelah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 antara eksekutif dengan legislatif ditandatangani pekan lalu.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menyebutkan, setelah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

"Hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai RP 106,15 miliar, jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya," kata dia.

Ima menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste.

Tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, dalam hal itu terkait dengan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Fraksi PDI-Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," lanjut Ima.

Komisi E DPRD DKI sebelumnya menghapus anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata karena dianggap membangun beberapa fasilitas sekolah tak sesuai kebutuhan.

"SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kok, di situ judulnya sekolah kejuruan pariwisata, tapi kenapa labnya perlu ada lab fisika, kimia. Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat berarti kan buang-buang duit sementara kita kan lagi krisis," kata Ketua Komisi E Imam Satria di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Kamis.

Iman menyebutkan, Komisi E menghapus anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com