Marco Kusumawijaya Mundur di Tengah Gaduh TGUPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap menjadi sorotan, terutama saat DPRD DKI Jakarta membahas rancangan anggaran DKI Jakarta.

TGUPP bahkan tak luput dari perhatian DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan rancangan anggaran tahun 2020 sejak 23 Oktober 2019.

Keberadaan TGUPP ini menimbulkan kegaduhan, menuai pro dan kontra, di tubuh DPRD DKI Jakarta.

Di tengah riuhnya sorotan DPRD DKI soal kinerja dan anggaran TGUPP, Marco Kusumawijaya memilih mundur dari tim itu.

Baca juga: Ketua TGUPP Marco Kusumawijaya Mengundurkan Diri

Marco diketahui menjabat sebagai ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir yang dibentuk pada Juni 2018.

"Iya (sudah bukan TGUPP), sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Suharti, Selasa (10/12/2019).

Suharti menuturkan, Marco mengaku ingin fokus menulis buku. Karena itu, Marco akhirnya mengundurkan diri dari TGUPP.

"Info beliau ke saya, akan fokus nulis buku," kata Suharti.

Gaduh TGUPP

Keberadaan TGUPP bentukan Anies selalu jadi sorotan DPRD DKI. Misalnya, saat pembahasan rancangan anggaran 2020 yang dimulai dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS pada 23 Oktober 2019, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Inggard Joshua menyatakan belum melihat kinerja anggota TGUPP.

"Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar Inggard kala itu.

TGUPP juga menjadi topik pembicaraan Komisi A DPRD DKI Jakarta saat rapat membahas rancangan KUA-PPAS pada 30 Oktober 2019.

Baca juga: Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra Purwanto dan dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyatakan, para kepala dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI sangat takut kepada anggota TGUPP.

Sementara anggota Komisi A dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono meminta anggaran TGUPP dinolkan dari pos anggaran Bappeda.

Yang teranyar, adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan menerima gaji dobel telah membuat gaduh.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI ramai-ramai mengkritik soal itu dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 pada Senin (9/12/2019) lalu.

Mereka meminta anggota TGUPP yang rangkap jabatan, diberhentikan.

Dalam rapat itu, anggaran Rp 19,8 miliar untuk TGUPP juga menuai pro-kontra. Ada yang meminta anggaran itu tetap dialokasikan pada pos Bappeda di dalam RAPBD, ada pula yang meminta anggaran dicoret dan dialihkan menggunakan dana operasional gubernur.

Pada akhirnya, pimpinan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran TGUPP.

Pemprov DKI mulanya mengajukan anggaran Rp 19,8 miliar. Anggaran itu mayoritas digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI hanya menyetujui anggaran untuk 50 anggota TGUPP. Pemprov DKI harus menyesuaikan besaran anggarannya, sesuai dengan jumlah anggota yang disetujui Badan Anggaran DPRD DKI.

Di tengah gaduh dan ramainya sorotan terhadap TGUPP, Marco memilih mundur sebagai bagian dari tim itu.