KPK Tak Setuju Anggapan Wali Kota Bekasi yang Sebut Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Tak Efisien

Kompas.com - 11/12/2019, 15:56 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setuju dengan anggapan bahwa integrasi program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke BPJS Kesehatan sebagai pemborosan.

Dengan integrasi semacam itu, pemerintah daerah memang perlu membayarkan iuran kelas III bagi warganya yang miskin ke BPJS Kesehatan.

"Bukannya tidak boleh ada jamkesda. Tapi kalau dia menggantikan BPJS, gawat, dan kita sudah menegur beberapa daerah juga," ujar Kepala Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersikukuh enggan mengintegrasikan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) ke dalam BPJS Kesehatan.

Terkait hal ini, Pahala telah menyurati Pemerintah Kota Bekasi mengenai polemik integrasi KS-NIK pada 29 November 2019.

Ia berpendapat, meskipun secara kasat mata biaya bantuan iuran BPJS Kesehatan cukup besar, namun manfaatnya tak kalah tinggi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan Jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover?" ujar Pahala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Pahala, perlindungan Jamkesda tak sekuat BPJS. Misalnya, dalam pengobatan kanker yang bisa menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah tak bisa di-cover sepenuhnya oleh Jamkesda.

"Jadi kalau pemerintah daerah tidak mau integrasi ke BPJS karena alasannya akan lebih mahal, itu yang kita larang," kata Pahala lagi.

Pahala mengatakan, KPK turut campur dalam rekomendasi integrasi KS-NIK Kota Bekasi ke dalam BPJS Kesehatan karena ada potensi kecurangan dalam setiap program jaminan kesehatan daerah.

Halaman:


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Megapolitan
Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Megapolitan
Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Megapolitan
BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

Megapolitan
BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

Megapolitan
Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Megapolitan
UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.