KPK Tak Setuju Anggapan Wali Kota Bekasi yang Sebut Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Tak Efisien

Kompas.com - 11/12/2019, 15:56 WIB
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) beserta jajaran dalam konferensi pers mengenai penangguhan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Senin (9/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak setuju dengan anggapan bahwa integrasi program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke BPJS Kesehatan sebagai pemborosan.

Dengan integrasi semacam itu, pemerintah daerah memang perlu membayarkan iuran kelas III bagi warganya yang miskin ke BPJS Kesehatan.

"Bukannya tidak boleh ada jamkesda. Tapi kalau dia menggantikan BPJS, gawat, dan kita sudah menegur beberapa daerah juga," ujar Kepala Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersikukuh enggan mengintegrasikan program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) ke dalam BPJS Kesehatan.

Terkait hal ini, Pahala telah menyurati Pemerintah Kota Bekasi mengenai polemik integrasi KS-NIK pada 29 November 2019.

Ia berpendapat, meskipun secara kasat mata biaya bantuan iuran BPJS Kesehatan cukup besar, namun manfaatnya tak kalah tinggi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan Jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover?" ujar Pahala.

Menurut Pahala, perlindungan Jamkesda tak sekuat BPJS. Misalnya, dalam pengobatan kanker yang bisa menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah tak bisa di-cover sepenuhnya oleh Jamkesda.

"Jadi kalau pemerintah daerah tidak mau integrasi ke BPJS karena alasannya akan lebih mahal, itu yang kita larang," kata Pahala lagi.

Pahala mengatakan, KPK turut campur dalam rekomendasi integrasi KS-NIK Kota Bekasi ke dalam BPJS Kesehatan karena ada potensi kecurangan dalam setiap program jaminan kesehatan daerah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Sejumlah Mahasiswa Ditangkap Saat Demo di Istana Bogor

Megapolitan
30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

30 Rumah di Jakarta Utara Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

6 RT di Jakarta Tergenang Setelah Hujan Deras Selasa Sore

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Kapolda Metro Jaya: Unjuk Rasa Hari Ini Berjalan Tertib

Megapolitan
Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Penindakan Bangunan di Bantaran Sungai di Jakarta Perlu Ketegasan Gubernur

Megapolitan
Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Ikut Demo di Istana Bogor, Seorang Remaja Ditarik Ibunya Pulang

Megapolitan
Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Aktor Anjasmara Dipepet Penjambret di Jalan Sudirman Saat Bersepeda

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Sisakan 2,1 Ton Sampah

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Pengamat: Nasib Warga Terdampak Perlu Dipikirkan

Megapolitan
Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Muara Angke Banjir Rob Akibat Hujan Berhari-hari, Aktivitas Warga Terhambat

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Demo Tolak UU Cipta Kerja Tak Berujung Bentrok, Pangdam Jaya: Masyarakat yang Demo Luar Biasa

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

UPDATE 20 Oktober: Tertinggi Sejak Pandemi, Tingka Kesembuhan Covid-19 di Jakarta 84 Persen

Megapolitan
Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Hari Terakhir PSBB Tangsel, Kasus Baru Covid-19 Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Kota Tangerang Punya Jalur Sepeda Sepanjang 20 Kilometer

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Pemprov DKI Akan Bongkar Bangunan di Bantaran Kali, Pengamat: DPRD Perlu Cek ke Lapangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X