Saat Anies Andalkan Proyek Pemerintah Pusat di Hulu untuk Atasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir sejak Rabu (1/1/2020).

Sebanyak 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan sempat mengungsi karena rumahnya terendam banjir.

Namun, sejumlah warga yang mengungsi disebut mulai kembali ke rumahnya sejak Kamis (2/1/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan meneliti penyebab banjir Jakarta, setelah proses evakuasi korban banjir rampung.

Yang jelas, kata Anies, banjir di tiap wilayah disebabkan berbagai faktor.

"Ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain. Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies di Kampung Pulo, Jakarta Timur, kemarin.

Wilayah yang dinormalisasi tetap banjir

Anies berujar, banjir tetap terjadi di wilayah yang sudah dilakukan normalisasi Kali Ciliwung.

Contohnya, yakni di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Anies meninjau langsung wilayah tersebut, kemarin.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies di Kampung Pulo.

Perlu penanganan komprehensif

Melihat wilayah yang masih direndam banjir meski sudah ada normalisasi, Anies menekankan, banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih komprehensif.

Cara komprehensif yang dimaksud Anies, yaitu mengendalikan volume air dari hulu yang akan masuk ke Jakarta.

Sebab, Jakarta seringkali menerima volume air dalam jumlah besar dari hulu. Tingginya volume air dari hulu seringkali menjadi banjir kiriman bagi Jakarta.

"Pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk, embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan, volume air yang bergerak ke arah hilir," kata Anies.

Andalkan proyek pemerintah pusat

Anies mengatakan, pembangunan kolam-kolam retensi di hulu untuk mengendalikan banjir Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.

Karena itu, dia menunggu proyek pemerintah pusat.