Anggota Usulkan Bentuk Pansus Banjir, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Lebay

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak setuju adanya panitia khusus (pansus) banjir yang diusulkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay. Sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar.

Baca juga: Saat Anggota DPRD DKI Wacanakan Bentuk Pansus Banjir

Maka, tidak perlu dicari penyebabnya.

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

"Ngapain pansus lama-lama. DPRD mengambil inisiatif pertemuan. Kemudian banjir itu kan ada 2, kiriman dan ada banjir lokal. Duduk bareng dan soal normalisasi naturalisasi yang dipertentangkan cara mana daerah yang bisa dinormalisasi dan dinaturalisasi," ujar Taufik.

Dengan adanya pertemuan bersama Kementerian PUPR dan kepala-kepala daerah tersebut maka bisa diketahui tugas masing-masing daerah soal penanganan banjir.

"Kalau air dari hulu ya dibuat ada waduk yang pempus bikin bendungan. Lalu kan pelaksanaan butuh anggaran, itulah DPRD menyepakati anggaran. Misalnya bikin waduk di hulu, kita mensubsidi dong, karena itu kepentingan kita itu loh," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melontarkan wacana membentuk panitia khusus untuk menyelidiki banjir besar yang menerjang Jakarta beberapa waktu lalu hingga menggenangi sebagian wilayah ibu kota.

Baca juga: Inisiator Pansus Banjir DPRD: Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Saling Lempar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Selain Basri, saat itu hadir ketua fraksi lainnya di antaranya Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan Anggota fraksi PSI Anggara Wicitra, Anthony Winza, Anggota Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina, dan Anggota Fraksi PAN Farazandi.

Mereka mengiyakan bahwa tim pansus untuk banjir ini memang perlu dibentuk.