Kompas.com - 05/03/2020, 20:41 WIB
Antrean pembeli masker sitaan di Polres Metro Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIAntrean pembeli masker sitaan di Polres Metro Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Utara menjual masker sitaan milik tersangka kasus penimbunan masker dengan harga normal kepada masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menyebut tindakannya itu merupakan sebuah diskresi dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

"Kewenangan diskresi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yakni kami akan melakukan sesuatu yang mungkin agak melanggar, tapi demi kepentingan umum masyarakat yang lebih besar," ujar Budhi di kantornya, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Uang Hasil Penjualan Masker Sitaan di Polres Jakut Akan Dijadikan Pengganti Barang Bukti

Namun, bagaimana legalitas tindakan polusi ini menurut hukum pidana?

Pakar hukum pidana asal Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatatakan pada dasarnya barang sitaan itu tidak boleh dijual bahkan dipindahkan sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP Pasal 45 memang ada sedikit pengecualian terhadap barang bukti yang cepat rusak, membahayakan, atau biaya penyimpanannya mahal, maka barang itu boleh dijual.

"Persoalannya apakah masker termasuk katagori barang itu? Karena itu, jika pendekatannya kepastian hukum dengan dasar teks UU, maka barang bukti itu tidak boleh dilelang," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Pakai Diskresi, Polres Jakut Jual 72.000 Masker Sitaan Rp 400 Per Lembar

Namun faktanya, keberadaan masker saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang seiring dengan masuknya virus corona ke Indonesia.

Polisi boleh mendasari penjualan masker yang mereka lakukan atas nama kepentingan umum karena, menurut Abdul, penegakan hukum dengan kepentingan umum itu harus dilaksanakan secara seimbang.

"Menurut saya hukum harus dapat menjadi solusi dan bermanfaat dalam masyarakat. Saya kira kebutuhan ini sudah dapat dikualifisir sebagai kepentingan umum. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan umum dan penegakan hukum," ujar Abdul.

Baca juga: Akui Keliru soal Harga Masker Rp 300.000 Per Boks, Ini Penjelasan Dirut Pasar Jaya

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Dinilai Cacat Hukum

Megapolitan
Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Masjid Raya KH Hasyim Asyari Tetap Adakan Shalat Id, Kapasitas Hanya Boleh 50 Persen

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Megapolitan
Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Megapolitan
Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Megapolitan
Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Megapolitan
Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Megapolitan
Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Megapolitan
Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X