Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usul Karantina Wilayah, DKI Susun Skema Distribusi Logistik buat Warga

Kompas.com - 30/03/2020, 19:14 WIB
Nursita Sari,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI menyiapkan semua skenario yang akan diterapkan jika usulan karantina wilayah Jakarta dikabulkan pemerintah pusat. Salah satunya, menyusun skema distribusi logistik untuk warga.

"Kami menyiapkan semua skenario. Hari-hari ini kami mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI, Senin (30/3/2020).

Skenario lain yang disiapkan adalah melarang bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) dari Jakarta untuk beroperasi.

Baca juga: Anies Minta Pusat Terapkan Karantina Wilayah di Jakarta, dengan Syarat...

Rencana pelarangan bus AKAP bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia.

"Jakarta adalah episenter dan kami berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itulah, langkah-langkah pembatasan dilakukan," kata Anies.

Dalam dua pekan terakhir, lanjut Anies, Pemprov DKI telah menjalankan pembatasan sosial berskala besar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Pembatasan itu dilakukan dengan meliburkan kegiatan belajar di sekolah, membatasi kegiatan di tempat kerja, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan di tempat umum.

"Selama dua pekan ini kami melaksanakan seperti Pasal 59 dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 yang biasa disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar," ucap Anies.

Anies mengusulkan karantina wilayah Jakarta dengan syarat lima sektor mendasar harus tetap beroperasi, yakni sektor energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan.

Baca juga: Belum Karantina Wilayah, Pemerintah Berkaca pada Kegagalan Negara Lain

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan sudah menerima permintaan Anies untuk memberlakukan karantina wilayah Ibu Kota.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berujar, surat tertanggal 28 Maret 2020 itu diterima pada hari Minggu kemarin.

"Baru sampai hari ini, sudah minta kepada Presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat," ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Menurut dia, sudah ada beberapa daerah yang secara resmi menerapkan karantina wilayah.

Namun, Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal substansi dan teknis dari karantina wilayah pada Selasa besok.

Hasil pembahasan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Megapolitan
Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Megapolitan
UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi 'Offline' di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi "Offline" di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Megapolitan
Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com