Pemerintah Jangan Gengsi Minta Bantuan demi Cegah Masyarakat Mudik

Kompas.com - 23/04/2020, 16:41 WIB
Suasana sejumlah bus berbagai jurusan yang berhenti di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat di tengah masa Pandemi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang akan berlaku ekfektif mulai Jumat 24 April 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBISuasana sejumlah bus berbagai jurusan yang berhenti di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat di tengah masa Pandemi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang akan berlaku ekfektif mulai Jumat 24 April 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, pemerintah jangan gengsi meminta tolong kepada masyarakatnya sendiri untuk terlibat dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada syarat agar larangan ini bisa dipenuhi pemerintah untuk melarang orang-orang berpenghasilan rendah agar tidak pulang ke kampung halaman mereka dari Jakarta.

"Kalau buruh harian, dia enggak ada pilihan (dan harus pulang), kalau dia terpaksa tetap tinggal di Jakarta ada dua syarat yang harus dipenuhi," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ini Empat Titik Penyekatan di Kota Bekasi untuk Cegah Warga Mudik

Imam mengatakan, golongan orang yang tidak berpengahsilan tetap saat Covid-19 tersebut harus diberikan bantuan terkait kebutuhan pangan dan biaya hidup harian mereka.

Jika pemerintah tak sanggup, kata dia, pemerintah bisa melibatkan masyarakat dan komunitas sosial supaya terlibat memberikan bantuan untuk warga yang terdampak agar tidak pulang.

"Jangan pemerintah seolah-olah bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan, ya kerahkan masyarakat," kata Imam.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Sanksi Denda bagi Masyarakat yang Mudik

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong yang kuat dan niat saling membantu yang baik.

Itulah sebabnya, kata Imam, pemerintah jangan menyia-nyiakan potensi kelebihan masyarakat Indonesia.

Kemudian syarat kedua, Imam mengatakan, apabila masih tetap ada kebocoran, kerahkan aparat desa untuk mengisolasi orang yang sudah mudik tersebut.

"Kalau itu dikerjakan tapi ada yang bocor juga, ada yang pulkam juga, ya diadang di desanya, agar orang itu diisolasi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Anies Bertemu Skateboarder: Tidak Ada Larangan Bermain Skateboard di Trotoar Jakarta

Megapolitan
UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 4 Maret: Bertambah 104 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

Megapolitan
Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X