Polisi Tegaskan Tetap Larang Mudik Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 11/05/2020, 12:02 WIB
Sebuah kendaraan diminta putar balik ke daerah asalnya saat melintasi titik check point di kilometer 47 tol Jakarta-Cikampek. HANDOUTSebuah kendaraan diminta putar balik ke daerah asalnya saat melintasi titik check point di kilometer 47 tol Jakarta-Cikampek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, pelaksanaan mudik tetap dilarang guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, polisi bersiaga dan melaksanakan Operasi Ketupat 2020 untuk menyekat kendaraan-kendaraan yang akan keluar wilayah Jakarta di 18 pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

"Penindakan ini menegaskan larangan mudik pemerintah, saya sampaikan mudik tetap dilarang," kata Sambodo dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Youtube Polda Metro Jaya, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Penerbangan Domestik Dibuka, Lonjakan Penumpang Mudik Belum Bisa Diprediksi

Tak hanya itu, Sambodo menjamin tak ada anggota polisi yang menerima sogokan untuk meloloskan para pemudik.

Sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya, lanjut Sambodo, dia tak segan memecat anggotanya jika terbukti menerima sogokan dari masyarakat.

"Kepada seluruh masyarakat, apabila ada anggota Polri yang menerima sogokan pemudik, tolong videokan, tolong data. Kami akan tindak tegas dan bahkan saya tidak akan ragu-ragu mengusulkan agar anggota tersebut dipecat," ujar Sambodo.

Baca juga: Jokowi: Kita Tidak Mudik karena Kita Sayang Keluarga

Polisi telah mengamankan 228 kendaraan travel gelap yang mengangkut 1.389 pemudik selama 18 hari Operasi Ketupat 2020 sejak 24 April hingga 11 Mei 2020.

Kendaraan travel gelap itu terdiri bus, minibus, mobil pribadi, dan truk yang dialihfungsikan untuk mengangkut pemudik.

Para pengemudi travel dikenakan saksi tilang dengan dijerat Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan.

Baca juga: Doni Monardo Sebut Masyarakat Sudah Disiplin untuk Tak Mudik

Sementara, pengemudi truk dikenakan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena mengalihfungsikan kendaraan barang untuk mengangkut penumpang.

Para pengemudi travel gelap itu juga diminta membuat surat pernyataan tak mengulangi perbuatannya lagi.

"Sopir ini sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Apabila tertangkap lagi, bisa kita kenakan pasal lebih berat, bisa pasal 93 Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan atau pasal-pasal di KUHP," ungkap Sambodo.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk mudik guna mencegah penularan Covid-19.

Keputusan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4/2020). Larangan mudik tersebut mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X