Iuran BPJS Naik di Tengah Pandemi Covid-19, Warga Pilih Turun Kelas

Menurut dia, banyak orang, termasuk dirinya, kehilangan pendapatannya akibat pandemi Covid-19. Surya berpandangan, tidak seharusnya pemerintah menaikkan iuran BPJS pada masa sulit seperti sekarang.

"Ini sekarang saja saya sudah enggak keluar rumah sama sekali dua bulan. Biaya sehari-hari tinggal mengandalkan tabungan, untung anak saya 1 sudah kerja walaupun gajinya ya cukup enggak cukup," tuturnya.

Menurut dia, kenaikan iuran akan semakin mempersulit masyarakat yang saat ini tengah berjuang untuk bertahan hidup dan berupaya memperbaiki kondisi keuangannya.

"Pendapatan saya sekarang bener-bener nol. Nah ini saya sekeluarga ada lima orang yang harus saya tanggung BPJS-nya. Kemahalan kalau jadi 500.000 karena kelas II," ungkapnya.

Jika turun ke kelas III agar lebih murah, Surya merasa ragu dengan pelayanan yang akan didapatkan.

"Apalagi kalau kelas I, II naik begini pasti banyak yang mendadak turun jadi kelas III, pelayanannya bisa membludak," kata Surya.

Akan pindah kelas

Yulli (30), pengajar tari, yang menjadi peserta BPJS kelas I mengatakan akan langsung pindah kelas jika iuran benar-benar dinaikkan. Yulli menjelaskan, pada saat ini dia sudah kesulitan membayar iuran BPJS karena upah yang berkurang akibat tempat kerjanya diliburkan.

"Awal kan milih kelas satu ya biar dapat pelayanan yang jelas gitu. Cuma karena kondisi sekarang dan naik juga, kayaknya pindah kelas II atau III aja. Yang penting masih bisa kepake buat jaga-jaga," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, KPCDI Segera Gugat Kembali ke MA

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Berikut rincian kenaikan iuran BPJS dalam beleid tersebut:

Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Namun, pada 2021 subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Presiden Joko Widodo juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan lewat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut.