Pergerakan Warga Melonjak, Pemprov DKI Akui Sulit Atur Waktu Pergi dan Pulang Karyawan

Kompas.com - 09/06/2020, 22:35 WIB
Petugas menggunakan face shield dan masker di Stasiun Kota Bogor, Selasa (9/6/2020). Pihak stasiun menerapkan protokol kesehatan kepada petugas dan penumpang KRL commuter line untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPetugas menggunakan face shield dan masker di Stasiun Kota Bogor, Selasa (9/6/2020). Pihak stasiun menerapkan protokol kesehatan kepada petugas dan penumpang KRL commuter line untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana mengusulkan pengaturan jam kerja pegawai kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini sehubungan dengan melonjaknya pergerakan warga serta angkutan umum dari Depok menuju Jakarta seiring dengan dibukanya secara terbatas kegiatan perkantoran di Ibu Kota, Senin (8/6/2020) kemarin.

Menurut Andri, untuk jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Baca juga: Antrean Panjang di Stasiun Hari Pertama Berkantor, Depok Minta Jakarta Atur Jam Kerja Pegawai

Lalu untuk pegawai swasta telah diminta untuk diatur oleh perusahaan masing-masing.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1363 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau tempat kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Jadi sebenarnya begini, pembatasan karyawan dan pembatasan keberangkatan karyawan dah kita atur baik itu untuk ASN dengan SE sekda, maupun di luar SE dengan SK saya, disnaker itu jelas," kata Andri saat dihubungi, Selasa (9/6/2020).

Namun, Andri mengaku sulit untuk mengontrol waktu pergi maupun pulang kerja para karyawan dan pegawai yang menyebabkan melonjaknya pergerakan warga baik di jalan maupun transportasi umum.

Baca juga: New Normal Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"Cuma kan agak susah untuk mengawasi mana yang jam sekian, mana yang jam sekian. Yang bisa kita awasi di perusahaan tersebut ada 100 (karyawan), ya otomatis dia harus ada 50," kata Andri.

"Kalau lebih dari 50 kami kasih pelanggaran atau ada protokol kesehatan yang dilanggar. Tapi keberangkatannya jujur saja kita agak susah untuk ini," imbuhnya.

Andri pun meminta Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mengingatkan warganya agar menyesuaikan dengan jam kerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Pengelola Kafe Lokasi Penembakan oleh Bripda CS Kelabui Satpol PP soal Jam Operasional

Cara Pengelola Kafe Lokasi Penembakan oleh Bripda CS Kelabui Satpol PP soal Jam Operasional

Megapolitan
Pemerintah Terbitkan Aturan Vaksinasi Mandiri, Pengusaha DKI Harap Harganya Terjangkau

Pemerintah Terbitkan Aturan Vaksinasi Mandiri, Pengusaha DKI Harap Harganya Terjangkau

Megapolitan
Pengusaha DKI Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Pengusaha DKI Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Megapolitan
Puluhan Rumah Warga Cilincing Rusak Diterpa Angin Kencang

Puluhan Rumah Warga Cilincing Rusak Diterpa Angin Kencang

Megapolitan
Ibu dari 2 Balita yang Tertabarak Truk di Pondok Cabe Meninggal di RS

Ibu dari 2 Balita yang Tertabarak Truk di Pondok Cabe Meninggal di RS

Megapolitan
Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Megapolitan
Paspampres Sebut Sunmori Moge yang Terobos Ring 1 Bisa Ditembak Karena Membahayakan

Paspampres Sebut Sunmori Moge yang Terobos Ring 1 Bisa Ditembak Karena Membahayakan

Megapolitan
Pengendara Moge Ditendang Saat Terobos Ring 1, Paspampres: Itu Masih Manusiawi, Sebenarnya Bisa Ditembak

Pengendara Moge Ditendang Saat Terobos Ring 1, Paspampres: Itu Masih Manusiawi, Sebenarnya Bisa Ditembak

Megapolitan
Bandara Soekarno Hatta Siapkan Layanan Taksi Terbang untuk Antar Masyarakat

Bandara Soekarno Hatta Siapkan Layanan Taksi Terbang untuk Antar Masyarakat

Megapolitan
Paspampres: Pengendara Moge Dilumpuhkan karena Menerobos Kawasan Ring 1

Paspampres: Pengendara Moge Dilumpuhkan karena Menerobos Kawasan Ring 1

Megapolitan
Kerap Langgar Prokes, Lokasi Penembakan oleh Bripda CS Sering Dikeluhkan Warga Setempat

Kerap Langgar Prokes, Lokasi Penembakan oleh Bripda CS Sering Dikeluhkan Warga Setempat

Megapolitan
Lokasi Penembakkan oleh Bripda CS Buka hingga Subuh, Pemprov DKI: Pengelola Kafe Kelabui Petugas

Lokasi Penembakkan oleh Bripda CS Buka hingga Subuh, Pemprov DKI: Pengelola Kafe Kelabui Petugas

Megapolitan
Usai Dilantik Jadi Wakil Wali Kota Depok, Imam Berencana Silaturahim hingga Terbitkan Buku

Usai Dilantik Jadi Wakil Wali Kota Depok, Imam Berencana Silaturahim hingga Terbitkan Buku

Megapolitan
Dilantik Jadi Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Berharap Segera Sembuh Covid-19

Dilantik Jadi Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Berharap Segera Sembuh Covid-19

Megapolitan
Selisih Data Terjadi Lagi, Depok Minta Satgas Covid-19 'Konsen': Bahaya jika Tak Diselesaikan

Selisih Data Terjadi Lagi, Depok Minta Satgas Covid-19 "Konsen": Bahaya jika Tak Diselesaikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X