Beri Izin Reklamasi untuk Ancol, Anies Dikritik Langgar Janjinya Sendiri

Kompas.com - 27/06/2020, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas lebih kurang 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati mengatakan bahwa izin perluasan reklamasi kawasan Ancol dan Dufan merupakan ironi karena Anies pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Ini faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah," ucap Susan, Sabtu (27/6/2020).

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi Perluasan Lahan di Kawasan Ancol Seluas 155 Hektar

Susan menyebutkan, Kepgub tersebut memiliki kecacatan hukum karena hanya mendasarkan pada tiga Undang-Undang yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia menilai ketiga Undang-undang tersebut, terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?" tanya Susan.

Baca juga: Diizinkan Reklamasi Ancol, Pengelola Wajib Keruk Sungai hingga Sediakan RTH

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomot 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010.

"Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," ungkap dia,

Tak hanya itu, tambah Susan, pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi ini jelas-jelas akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan.

Sebelumnya, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di 'Pet Shop', Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di "Pet Shop", Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali seperti Sebelum Pandemi

PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali seperti Sebelum Pandemi

Megapolitan
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.