Anies Disebut Rugikan Publik karena Hilangkan Kontribusi Tambahan dalam Reklamasi Ancol

Kompas.com - 14/07/2020, 15:16 WIB
Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menunjukan lokasi reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020). ANTARA/Fauzi LambokaKetua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menunjukan lokasi reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengurangi klausul kontribusi tambahan untuk reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Di dalam izin itu tercantum bahwa pengembang pulau reklamasi yakni PT Pembangunan Jaya Ancol berkontribusi mengeruk sedimentasi sungai di daratan.

Baca juga: Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Selanjutnya, untuk lahan hasil perluasan kawasan sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pada poin 3, kontribusi tambahan hanya disebutkan kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Viani lalu membandingkan dengan rencana reklamasi Pulau K yang dianggap memiliki lokasi yang sama dengan reklamasi Dufan.

Di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K, telah diatur berbagai macam kontribusi tambahan berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

"Klaim Pak Anies tentang kepentingan publik ini hanya janji-janji saja, tidak terbukti secara nyata di dalam produk hukum yang dihasilkan," ucap Viani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2020).

Padahal, kata Viani, Anies mengklaim bahwa kegiatan reklamasi Ancol akan digunakan untuk kepentingan publik.

Namun, Anies menghilangkan klausul kontribusi tambahan di dalam Kepgub yang ditandatanganinya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Megapolitan
Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Polisi: Pria di Tangerang Sudah Diintai 4 Hari Sebelum Ditembak

Polisi: Pria di Tangerang Sudah Diintai 4 Hari Sebelum Ditembak

Megapolitan
Polisi Pastikan Pria yang Tewas Ditembak di Tangerang Bukan Ustaz

Polisi Pastikan Pria yang Tewas Ditembak di Tangerang Bukan Ustaz

Megapolitan
Polisi Selidiki Asal Senjata Api yang Digunakan Pelaku buat Tembak Pria di Tangerang

Polisi Selidiki Asal Senjata Api yang Digunakan Pelaku buat Tembak Pria di Tangerang

Megapolitan
Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E walau Tak Kuorum, Ini Kata Ketua DPRD DKI

Tetap Gelar Rapat Paripurna Interpelasi Formula E walau Tak Kuorum, Ini Kata Ketua DPRD DKI

Megapolitan
Badan Kehormatan Belum Berencana Panggil Ketua DPRD DKI atas Dugaan Menyalahi Tatib

Badan Kehormatan Belum Berencana Panggil Ketua DPRD DKI atas Dugaan Menyalahi Tatib

Megapolitan
Wajah Baru TIM Terinsipirasi Lirik Lagu 'Rayuan Pulau Kelapa'

Wajah Baru TIM Terinsipirasi Lirik Lagu "Rayuan Pulau Kelapa"

Megapolitan
Dinsos Kota Bekasi Amankan 300 Gelandangan dan Pengemis Sepanjang 2021

Dinsos Kota Bekasi Amankan 300 Gelandangan dan Pengemis Sepanjang 2021

Megapolitan
Penembak Paranormal di Tangerang Disuruh Pengusaha Angkutan Umum yang Dendam, Dapat Upah Rp 50 Juta

Penembak Paranormal di Tangerang Disuruh Pengusaha Angkutan Umum yang Dendam, Dapat Upah Rp 50 Juta

Megapolitan
Tidak Mau Kalah dari Bogor, Pemkot Bekasi Akan Terapkan PeduliLindungi di Pasar Tradisional

Tidak Mau Kalah dari Bogor, Pemkot Bekasi Akan Terapkan PeduliLindungi di Pasar Tradisional

Megapolitan
PTM Terbatas SDN 06 Beji Depok Belum Ada Kendala, Siswa Patuh Prokes

PTM Terbatas SDN 06 Beji Depok Belum Ada Kendala, Siswa Patuh Prokes

Megapolitan
Jurnalis Warta Kota Diintimidasi Saat Meliput Kegiatan di TPS Liar di Kota Tangerang

Jurnalis Warta Kota Diintimidasi Saat Meliput Kegiatan di TPS Liar di Kota Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Depok Normalisasi Sejumlah Situ

Cegah Banjir, Pemkot Depok Normalisasi Sejumlah Situ

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.