Kompas.com - 14/07/2020, 15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengurangi klausul kontribusi tambahan untuk reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Di dalam izin itu tercantum bahwa pengembang pulau reklamasi yakni PT Pembangunan Jaya Ancol berkontribusi mengeruk sedimentasi sungai di daratan.

Baca juga: Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Selanjutnya, untuk lahan hasil perluasan kawasan sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pada poin 3, kontribusi tambahan hanya disebutkan kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur.

Viani lalu membandingkan dengan rencana reklamasi Pulau K yang dianggap memiliki lokasi yang sama dengan reklamasi Dufan.

Di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K, telah diatur berbagai macam kontribusi tambahan berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

"Klaim Pak Anies tentang kepentingan publik ini hanya janji-janji saja, tidak terbukti secara nyata di dalam produk hukum yang dihasilkan," ucap Viani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2020).

Padahal, kata Viani, Anies mengklaim bahwa kegiatan reklamasi Ancol akan digunakan untuk kepentingan publik.

Namun, Anies menghilangkan klausul kontribusi tambahan di dalam Kepgub yang ditandatanganinya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Megapolitan
Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Megapolitan
ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

Megapolitan
Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Megapolitan
Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik 'Charge' HP Terlalu Lama

Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik "Charge" HP Terlalu Lama

Megapolitan
Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Megapolitan
5 Taman Wisata di Kota Tangerang, Taman Potret hingga Gajah Tunggal

5 Taman Wisata di Kota Tangerang, Taman Potret hingga Gajah Tunggal

Megapolitan
Tugu 66 Direlokasi dari Jalan Rasuna Said Kuningan ke Taman Menteng, Ini Alasannya

Tugu 66 Direlokasi dari Jalan Rasuna Said Kuningan ke Taman Menteng, Ini Alasannya

Megapolitan
Jangan Takut Lapor, Ini Langkah yang Harus Dilakukan saat Terjadi KDRT

Jangan Takut Lapor, Ini Langkah yang Harus Dilakukan saat Terjadi KDRT

Megapolitan
Indra Kenz Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar dalam Kasus Binomo

Indra Kenz Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar dalam Kasus Binomo

Megapolitan
Wali Kota Tangsel Sebut Persoalan Banjir jadi Isu Paling Mendesak Saat Ini

Wali Kota Tangsel Sebut Persoalan Banjir jadi Isu Paling Mendesak Saat Ini

Megapolitan
Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan

Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan

Megapolitan
Akbar Tanjung: Saya Dukung Anies Sebagai Capres, Peluangnya Kuat

Akbar Tanjung: Saya Dukung Anies Sebagai Capres, Peluangnya Kuat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.