Pemprov DKI Utang Rp 12,5 Triliun, Dipakai untuk Penanganan Banjir hingga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 12,5 triliun akan digunakan untuk sejumlah keperluan.

Menurut Ariza, pinjaman ini dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas.

"Anggaran ini akan digunakan untuk program-program prioritas DKI Jakarta yang tertunda karena APBD kita yang berkurang dari 87 triliun menjadi 47 triliun," ucap Ariza seperti dalam rekaman yang diterima Kompas.com, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Dapat Pinjaman Dana untuk Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Anggaran ini akan digunakan untuk sejumlah program, yakni program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan khususnya program penanganan banjir.

"Jadi pak gubernur memastikan bahwa program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020-2021 bisa terus dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kami dengan APBD yang ada optimalisasi APBD dan bantuan dari program SMI Kementerian Keuangan," kata dia.

Meski demikian, untuk besaran anggaran masing-masing program masih dibahas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Daftar 25 Kelurahan Kasus Tertinggi Covid-19 di Jakarta, Tertinggi di Pademangan Barat

Khusus untuk banjir, akan diprioritaskan untuk pembangunan sodetan Ciliwung, pengerjaan waduk, situ, embung, pembustan drainase vertikal atau biopori.

"Penanganan pengadaan pompa banjir jadi program-program yang sudah direncanakan itu akan kami lanjutkan," tuturnya.

Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian sebesar 4,5 triliun untuk tahun 2020 dan sebesar Rp 8 triliun untuk tahun 2021.

Pinjaman ini untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.