Kompas.com - 02/08/2020, 19:19 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di jalan Jenderal Sudriman, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir taksi online mengeluhkan keputusan Pemprov DKI yang kembali menerapkan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan Jakarta.

Penerapan aturan tersebut diyakini bakal mengurangi pendapatan mereka lantaran tidak bisa leluasa beroperasi di Jakarta.

“Nanti ngga bisa ke area potensial calon penumpang misal di area Sudirman. Kalau jam pulang kantor biasanya pasti dapat penumpang,” kata Wawan (30) saat dihubungi, Minggu (2/8/2020).

Ia juga merasa rugi waktu dan biaya lantaran bertambahnya pengeluaran bensin karena harus menghindari area yang diterapkan ganjil genap.

Baca juga: 3 Hari Sosialisasi, Tidak Ada Penilangan Pelanggar Ganjil Genap Jakarta hingga Rabu

Saat mengantar penumpang, Wawan juga harus memutar jauh untuk bisa masuk ke tol.

“Kalau disuruh pilih ada ganjil genap atau engga, ya saya pilih ngga ada ganjil genap. Enak ngga enak. Udah aturan pemerintah mau gimana lagi,” ujar Wawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun demikian, ia melihat ada sisi positif aturan ganjil genap, yakni bisa mengurangi kemacetan.

Sopir taksi online lainnya, Dika (24) mengatakan, dengan aturan ganjil genap, dirinya harus keluar mencari penumpang di atas jam 10.00 WIB untuk menghindari aturan ganjil genap.

“Dari pendapatan juga pasti berkurang. Kita harus milih-milih penumpang. Kita nggak bisa jemput di titik ganjil genap. Karena milih-milih penumpang, penghasilan jadi sedikit,” ujar Dika saat dihubungi.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Terapkan Ganjil Genap Seharian di Jakarta jika...

Orderan penumpang biasanya ia dapatkan di sekitar Sudirman pada jam-jam aturan ganjil-genap berlaku.

Di luar area perkantoran yang termasuk area ganjil genap, orderan penumpang cenderung sepi.

“Kita kalau milih-milih penumpang, performa driver, rating jadi jelek. Kalau rating jelek, orderan sedikit. Peraturan aplikatornya begitu. Banyak ruginya sih buat driver,” tambahnya.

Dika menduga pendapatannya akan berkurang sekitar 50 persen dibandingkan tak ada aturan ganjil genap.

Ia berharap aplikator bisa memaklumi adanya aturan ganjil genap sehingga tak mengurangi pendapatan para sopir taksi online.

Dika juga berharap polisi bisa fokus mengatur lalu lintas di area-area non ganjil genap agar tetap lancar.

Sistem gajil genap kembali diberlakukan karena meningkatnya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota dan munculnya klaster perkantoran.

Baca juga: Pertimbangan Pemberlakuan Ganjil Genap: Muncul Klaster Perkantoran hingga Batasi Kegiatan Warga

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Update 27 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Sepekan Terakhir, 78.236 KK di Kota Tangerang Terima BST dari Kemensos

Megapolitan
Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Pendaftaran Penerima Dana Gerakan 'Bagi Rata' Akan Dibuka Lagi Senin Depan

Megapolitan
Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Polisi Temukan Benda yang Dipakai Dalam Pembunuhan di Jagakarsa

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Polisi Akan Periksa Hotel RedDoorz Setelah Digerebek Terkait Kerumunan

Megapolitan
Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Wagub DKI: Soal Waktu Makan Maksimal 20 Menit, Tak Mungkin Kami Tempatkan Petugas di Warteg

Megapolitan
Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Seorang Suami Diduga Bunuh Istrinya di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Ombudsman Kritik Penerapan PPKM Level 4 di Kota Tangerang, 2 Posko Penyekatan Kosong Tanpa Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Polisi Tangkap 2 Pemalsu Surat Hasil Tes Swab PCR di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Tangsel Catat 7.323 Pasien Covid-19 Masih Dirawat, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

7 Perusahaan di Jakbar Ditutup karena Wajibkan Karyawan Masuk Kantor padahal Bukan Sektor Esensial

Megapolitan
Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Anies Optimistis Jakarta Lampaui Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan Jokowi

Megapolitan
Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Mendagri Minta Wali Kota Tangsel Segara Pahami Penanggulangan Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Kota Bekasi Kumpulkan Uang Denda Rp 55 Juta dari Pelanggar PPKM

Satpol PP Kota Bekasi Kumpulkan Uang Denda Rp 55 Juta dari Pelanggar PPKM

Megapolitan
Jusuf Hamka Jadikan 10 Hektare Tanahnya di Rorotan sebagai Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tarif Rp 7 Juta

Jusuf Hamka Jadikan 10 Hektare Tanahnya di Rorotan sebagai Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tarif Rp 7 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X