Kompas.com - 05/08/2020, 21:43 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 224 pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.

Dari persentase jumlah pengaduan, masyarakat DKI Jakarta paling banyak mengadu ke KPAI terkait PPDB 2020.

"Yang berasal dari provinsi DKI Jakarta sebanyak 200 kasus (89 persen)," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Retno mengatakan, pengaduan DKI Jakarta sebagian besar berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai Silent Revolution

Selain itu, banyak para orangtua berkeluh kesah tentang kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda.

"Padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju," ujar Retno.

Selain Jakarta, pengaduan ke KPAI datang dari Kabupaten Sidoarjo sebanyak 24 kasus, Pasuruan dan Kota Malang (Jawa Timur) masing-masing hanya 1 kasus, Kota Tangerang (Banten) 3 kasus Bantul (D.I Yogyakarta) 1 kasus, Kota Bekasi 5 kasus, dan kota Bogor 2 kasus.

Pengaduan lainnya datang dari Kota Bandung sebanyak 1 kasus (Jawa Barat); Kota Semarang (Jawa Tengah) sebanyak 2 kasus; Pekanbaru (Riau) sebanyak 2 kasus; Medan (Sumatera Utara) hanya 1 kasus; Kota Padang (Sumatera Barat) 1 kasus; Kabupaten Buleleng (Bali) 1 kasus; dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Baca juga: Turun Tangan Pemprov DKI Bantu Siswa yang Gagal Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Semua pengaduan berasal dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai SMA, yaitu SD sebanyak 4 kasus (1,8 persen), jenjang SMP sebanyak 72 kasus (32,2 persen), dan jenjang SMA sebanyak 148 kasus (66 persen).

Meski terbanyak menerima pengaduan dari Jakarta, KPAI mengapresiasi Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah menindaklanjuti 106 kasus anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dalam PPDB 2020.

"Bahkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar uang pangkal di sekolah swasta, Pemprov akan menanggung pembiyaaannya, saat ini regulasinya sedang disiapkan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di 'Pet Shop', Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Kesedihan Pemilik Anjing yang Mati Usai Dititipkan di "Pet Shop", Bikin Petisi JusticeForMaxi hingga Lapor Polisi

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Kapasitas Tempat Ibadah Kini Kembali 100 Persen

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali seperti Sebelum Pandemi

PPKM Level 1 Jabodetabek, Aktivitas Warga Kembali seperti Sebelum Pandemi

Megapolitan
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 14 Kasus Covid-19 di Tangsel, 11 Pasien Sembuh

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Selasa 24 Mei 2022

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Warteg dan PKL Boleh Buka sampai Pukul 22.00, Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Saat Orang Berduit dan Berkuasa Paksa Masukkan Anaknya ke SMAN di Kota Tangerang, Sekolah Kelebihan Siswa...

Megapolitan
Pembangunan ITF Sunter Akan Gunakan APBD

Pembangunan ITF Sunter Akan Gunakan APBD

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.