KPAI Terima 224 Pengaduan Terkait PPDB 2020, Jakarta Terbanyak

Kompas.com - 05/08/2020, 21:43 WIB
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menerima 224 pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.

Dari persentase jumlah pengaduan, masyarakat DKI Jakarta paling banyak mengadu ke KPAI terkait PPDB 2020.

"Yang berasal dari provinsi DKI Jakarta sebanyak 200 kasus (89 persen)," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Retno mengatakan, pengaduan DKI Jakarta sebagian besar berkaitan dengan keberatan atas kriteria usia.

Baca juga: Nadiem Makarim Sebut PPDB Zonasi sebagai Silent Revolution

Selain itu, banyak para orangtua berkeluh kesah tentang kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda.

"Padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju," ujar Retno.

Selain Jakarta, pengaduan ke KPAI datang dari Kabupaten Sidoarjo sebanyak 24 kasus, Pasuruan dan Kota Malang (Jawa Timur) masing-masing hanya 1 kasus, Kota Tangerang (Banten) 3 kasus Bantul (D.I Yogyakarta) 1 kasus, Kota Bekasi 5 kasus, dan kota Bogor 2 kasus.

Pengaduan lainnya datang dari Kota Bandung sebanyak 1 kasus (Jawa Barat); Kota Semarang (Jawa Tengah) sebanyak 2 kasus; Pekanbaru (Riau) sebanyak 2 kasus; Medan (Sumatera Utara) hanya 1 kasus; Kota Padang (Sumatera Barat) 1 kasus; Kabupaten Buleleng (Bali) 1 kasus; dan Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Baca juga: Turun Tangan Pemprov DKI Bantu Siswa yang Gagal Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Semua pengaduan berasal dari seluruh jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai SMA, yaitu SD sebanyak 4 kasus (1,8 persen), jenjang SMP sebanyak 72 kasus (32,2 persen), dan jenjang SMA sebanyak 148 kasus (66 persen).

Meski terbanyak menerima pengaduan dari Jakarta, KPAI mengapresiasi Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah menindaklanjuti 106 kasus anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dalam PPDB 2020.

"Bahkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar uang pangkal di sekolah swasta, Pemprov akan menanggung pembiyaaannya, saat ini regulasinya sedang disiapkan," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X