Dinilai Langgar Aturan dan Janji, DPR Disomasi Masa Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/08/2020, 15:06 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengajukan somasi kepada DPR RI yang dinilai melanggar ketentuan dan pernyataan atau janjinya di depan perwakilan massa aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada tanggal 16 Juli 2020 lalu.

Sebab, dalam pertemuan tersebut, DPR RI berjanji untuk tidak akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di masa reses.

Bahkan, salah satu pimpinan DPR menyatakan pembahasan di masa reses adalah melanggar aturan DPR.

“Pada waktu itu, yang menerima adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kemudian juga ada Anggota Komisi III Habiburokhman, dan ada pimpinan Baleg Andi Aglas yang ikut hadir menemui delegasi bersepakat dan berjanji akan menghentikan proses pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa reses,” kata Sekertaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Demo di DPR, Buruh Pertanyakan Dikebutnya Pembahasan Omnibus Law

“Dan selama reses, juga disebutkan oleh Pak Dasco, kalau melakukan pembahasan di masa reses itu bagian dari melanggar peraturan DPR sendiri,” ujar Dewi.

Dewi menyebut, DPR telah menyalahi tata tertib DPR dengan malaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam masa reses.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, kata dia, seharusnya DPR melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi.

“Ini juga menyalahi tata tertib masa sidang ya, kewajiban anggota DPR masa reses adalah  melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR, untuk melaksanakan kunjungan kerja, menyerap aspirasi konstituennya dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh para anggota DPR kepada konsituennya,” ungkap Dewi.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atas Persetujuan Pimpinan DPR

“Bukan membahas satu RUU yang sebenarnya kontroversialnya, dari sisi substansinya sudah menuai penolakan secara meluas di banyak tempat dan banyak aspirasi dari masyarakat,” tutur dia.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, DPR sebagai lembaga politik seharusnya menegakkan konstitusi bukan untuk melanggar konstitusi.

Sebab, terdapat pasal-pasal yang akan dilanggar DPR jika RUU Cipta kerja disahkan.

“Misalnya di bidang agraria dan sumber daya alam, setidaknya ada 10 lebih Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan oleh MK yang itu akan dilanggar oleh DPR apabila RUU Cipta kerja ini ngotot disahkan,” ujar Dewi.

“Apalagi kalau kita konsolidasikan dari semua klaster pembahasan, itu pelanggaran terhadap konstitusinya begitu banyak,” lanjut dia.

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Diharapkan Rampung Sebelum 17 Agustus 2020

Sebelumnya, tanggal 16 Juli 2020 lalu, perwakilan massa aksi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan DPR diterima oleh DPR yang terdiri dari wakil pimpinan DPR beserta anggota DPR lainnya.

Dalam pertemuan tersebut DPR menjanjikan tidak akan meneruskan pembahasan Omnibus Law pada masa reses.

Bahkan salah satu Pimpinan DPR menyatakan bahwa anggota DPR harus kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pembahasan Omnibus Law di masa reses melanggar Tata Tertib DPR.

Namun, DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masa reses.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Megapolitan
Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Pemkab Bekasi Dorong Perangkat Daerah Maksimalkan Serapan APBD

Megapolitan
Banyak Hidran Tak Berfungsi, Petugas Damkar DKI Lebih Pilih Air Selokan

Banyak Hidran Tak Berfungsi, Petugas Damkar DKI Lebih Pilih Air Selokan

Megapolitan
Pengelola Gedung Cyber Klaim Alarm Berbunyi Saat Kebakaran

Pengelola Gedung Cyber Klaim Alarm Berbunyi Saat Kebakaran

Megapolitan
Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Mulai Hari ini, WNA dan WNI dari Luar Negeri yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Karantina 10 Hari

Megapolitan
Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Pengelola Gedung Cyber Sebut Korban Tewas dalam Kebakaran Tak Sadar akan Bunyi Alarm

Megapolitan
Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Lansia di Bekasi Dituntut Anak, Polisi : Itu Bukan Laporan, tapi Perlindungan Hukum

Megapolitan
Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Mobil Dinas TNI Terguling di Jatinegara, Saksi: Mata Korban Merah, Mulut Bau Minuman

Megapolitan
RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

RSU Tangsel Siagakan Nakes 24 Jam untuk Antisipasi Gelombang 3 Covid-19

Megapolitan
Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta dalam 40 Hari Terakhir

Megapolitan
Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Transjakarta Kerap Kecelakaan, Penumpang Merasa Ngeri dan Sebut Sopir Sering Ugal-ugalan

Megapolitan
Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Bus Transjakarta Kembali Kecelakaan, Kali ini Tabrak Separator di Jalan Sudirman

Megapolitan
Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Jalan Kaki di Pinggir Tol, Seorang Pria Tak Dikenal Tewas Tertabrak Mobil

Megapolitan
Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Pengelola Sebut Gedung Cyber Sudah Beroperasi Normal Usai Kebakaran, Kecuali Lantai 2

Megapolitan
Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Dua Siswanya Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, SMK Taruna Bhakti Bantu Keluarga Korban Urus Jenazah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.