Salin Artikel

Dinilai Langgar Aturan dan Janji, DPR Disomasi Masa Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja

Sebab, dalam pertemuan tersebut, DPR RI berjanji untuk tidak akan melakukan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di masa reses.

Bahkan, salah satu pimpinan DPR menyatakan pembahasan di masa reses adalah melanggar aturan DPR.

“Pada waktu itu, yang menerima adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kemudian juga ada Anggota Komisi III Habiburokhman, dan ada pimpinan Baleg Andi Aglas yang ikut hadir menemui delegasi bersepakat dan berjanji akan menghentikan proses pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa reses,” kata Sekertaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers, Minggu (9/8/2020).

“Dan selama reses, juga disebutkan oleh Pak Dasco, kalau melakukan pembahasan di masa reses itu bagian dari melanggar peraturan DPR sendiri,” ujar Dewi.

Dewi menyebut, DPR telah menyalahi tata tertib DPR dengan malaksanakan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam masa reses.

Sebab, kata dia, seharusnya DPR melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi.

“Ini juga menyalahi tata tertib masa sidang ya, kewajiban anggota DPR masa reses adalah  melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR, untuk melaksanakan kunjungan kerja, menyerap aspirasi konstituennya dan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh para anggota DPR kepada konsituennya,” ungkap Dewi.

“Bukan membahas satu RUU yang sebenarnya kontroversialnya, dari sisi substansinya sudah menuai penolakan secara meluas di banyak tempat dan banyak aspirasi dari masyarakat,” tutur dia.

Lebih lanjut Dewi mengatakan, DPR sebagai lembaga politik seharusnya menegakkan konstitusi bukan untuk melanggar konstitusi.

Sebab, terdapat pasal-pasal yang akan dilanggar DPR jika RUU Cipta kerja disahkan.

“Misalnya di bidang agraria dan sumber daya alam, setidaknya ada 10 lebih Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan oleh MK yang itu akan dilanggar oleh DPR apabila RUU Cipta kerja ini ngotot disahkan,” ujar Dewi.

“Apalagi kalau kita konsolidasikan dari semua klaster pembahasan, itu pelanggaran terhadap konstitusinya begitu banyak,” lanjut dia.

Sebelumnya, tanggal 16 Juli 2020 lalu, perwakilan massa aksi menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan DPR diterima oleh DPR yang terdiri dari wakil pimpinan DPR beserta anggota DPR lainnya.

Dalam pertemuan tersebut DPR menjanjikan tidak akan meneruskan pembahasan Omnibus Law pada masa reses.

Bahkan salah satu Pimpinan DPR menyatakan bahwa anggota DPR harus kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pembahasan Omnibus Law di masa reses melanggar Tata Tertib DPR.

Namun, DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masa reses.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/09/15061251/dinilai-langgar-aturan-dan-janji-dpr-disomasi-masa-aksi-penolakan-ruu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tes Covid-19 Massal Belum Keluar, SMAN 6 Jakarta Kembali Tunda PTM

Hasil Tes Covid-19 Massal Belum Keluar, SMAN 6 Jakarta Kembali Tunda PTM

Megapolitan
Update Banjir Jakarta Pukul 09.00: 64 RT di Jakarta Barat Terendam hingga 1 Meter

Update Banjir Jakarta Pukul 09.00: 64 RT di Jakarta Barat Terendam hingga 1 Meter

Megapolitan
Saksi Sebut Munarman Hadiri Acara Baiat Massal di UIN, Semua Peserta Berdiri dan Acungkan Tangan

Saksi Sebut Munarman Hadiri Acara Baiat Massal di UIN, Semua Peserta Berdiri dan Acungkan Tangan

Megapolitan
Polda Metro Jaya Pertimbangkan Gelar Street Race Kedua di Tempat Ini

Polda Metro Jaya Pertimbangkan Gelar Street Race Kedua di Tempat Ini

Megapolitan
Jalan Menceng Raya Tegal Alur Banjir, Banyak Motor Mogok Saat Melintas

Jalan Menceng Raya Tegal Alur Banjir, Banyak Motor Mogok Saat Melintas

Megapolitan
31 Pasien Covid-19 di Krukut Dinyatakan Sembuh Setelah Isolasi Dua Pekan

31 Pasien Covid-19 di Krukut Dinyatakan Sembuh Setelah Isolasi Dua Pekan

Megapolitan
Setelah di Ancol, Polda Metro Jaya Berencana Gelar Street Race Kedua di Lokasi Lain pada Februari 2022

Setelah di Ancol, Polda Metro Jaya Berencana Gelar Street Race Kedua di Lokasi Lain pada Februari 2022

Megapolitan
Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi Dilanda Banjir sejak Kemarin

Megapolitan
500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

500 ASN dan Keluarga Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Utara Ikuti Vaksinasi Booster

Megapolitan
Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Kecelakaan di Flyover Pesing Kembali Terjadi, Kali ini Libatkan Motor dan Bus Transjakarta

Megapolitan
Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Tangsel Terapkan PPKM Level 2, Ini Aturan Masuk Mal dan Restoran

Megapolitan
Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Anies Fokus Bahas Check Sound JIS Saat Banjir, Jakpro Sebut Tes Suara yang Dilakukan Penting

Megapolitan
Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Saat Anies Sibuk Bicara soal Sound System JIS di Tengah Masalah Banjir Jakarta...

Megapolitan
Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Ini Sejumlah Jalan Utama di Jakarta yang hingga Rabu Pagi Masih Tergenang Banjir...

Megapolitan
Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Masih Ada 31 RT di Jakarta Terendam Banjir hingga Rabu Pagi, 873 Jiwa Mengungsi

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.