Kompas.com - 26/08/2020, 09:18 WIB
Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan pengembang reklamasi Pulau M, yaitu PT Manggala Krida Yudha.

Berdasarkan laman resmi MA, putusan tersebut ditetapkan pada 14 Agustus 2020.

Adapun hakim agung yang menangani perkara itu adalah Yosran, Is Sudaryono, dan Yulius.

"Amar putusan tolak kasasi," demikian putusan MA seperti dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, Rabu (26/8/2020).

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana mengaku belum menerima salinan putusan resmi dari MA. Dia mengataan, Pemprov DKI akan menjalankan putusan MA itu.

Baca juga: Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

"Ya kami ikuti saja sesuai putusan pengadilan. Kalau sekarang memang lahannya belum jadi apa-apa, masih laut," ungkap Yayan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta pada 26 September 2018. Penghentian proyek reklamasi itu dilakukan dengan mencabut izin 13 pulau yang belum dibangun, salah satunya pulau M.

Izin 13 pulau itu dicabut karena para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka.

Surat keputusan (SK) Anies terkait pencabutan izin prinsip reklamasi Pulau M digugat PT Manggala Krida Yudha pada 27 Februari 2019. Perusahaan itu meminta PTUN Jakarta membatalkan SK Nomor 1040/-1.794.2 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 perihal Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau M atas nama PT Manggala Krida Yudha.

Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan PT Manggala Krida Yudha. Pengembang reklamasi Pulau M itu kemudian mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Banding itu pun ditolak.

Berbeda dengan 13 pulau yang belum dibangun, izin empat pulau reklamasi yang lainnya tidak dicabut. Empat pulau itu yakni Pulau C, D, G, dan N. Anies tidak mencabut izin keempat pulau itu karena sudah telanjur dibangun.

Anies menyatakan, pulau-pulau reklamasi yang sudah dibangun akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Megapolitan
Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Megapolitan
Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Permudah Warga, Mobil Vaksinasi Keliling Dihadirkan di Cilandak Timur

Megapolitan
Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Dinsos Kota Tangerang Akan Salurkan Bansos Rp 300.000, Ini Kriteria Penerima Bantuan

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang Rp 675 Juta, Pengamat: Mana Sense of Crisis-nya?

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Agustus: Tangsel Catat 10.456 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Diduga Depresi karena Cerai, Seorang Wanita Nekat Lompat dari Lantai 5 Apartemen di Sunter

Megapolitan
23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

23 Dosen-Staf Universitas Mercu Buana Disebut Dipecat Tanpa Pesangon, Ini Penjelasan Pihak Kampus

Megapolitan
Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Kasus DBD di Jaktim Tertinggi ke-5 di Indonesia, Pemkot: Karena Padat Penduduk

Megapolitan
24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

24 Pelaku Jual Obat Covid-19 Lebih Mahal lewat Online, Ada yang Seharga Rp 40 Juta

Megapolitan
Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Anies Undang Wali Kota London Jadi Pembicara Forum Diskusi di Jakarta

Megapolitan
Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Rekrutmen Tenaga Medis di Tangsel Sepi Peminat, Hanya Ada 10 Pendaftar

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Pemprov DKI Akan Berikan Relaksasi Pajak untuk Usaha Pariwisata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X