Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, 4 Fraksi DPRD DKI Walk Out dari Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan pada rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD).

Empat fraksi yang melakukan walk out tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Mereka menolak laporan penggunaan anggaran tahun 2019 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Anggota Fraksi Golkar Basri Baco yang melakukan yang melakukan walk out mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

Baca juga: Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI seperti dalam rekaman yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Setelah Baco, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.

"Kami Fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami Fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," ucap Oman.

Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza juga menganggap anggota dewan tidak diakomodasi dalam memberikan pendapat di rapat paripurna.

Sehingga Fraksi PSI juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.

Baca juga: Keputusan Pemprov DKI, 13 RSUD di Jakarta Hanya Layani Pasien Covid-19

"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," tutur Anthony.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Baca juga: Pemprov DKI Disebut Mulai Ketakutan dengan Jumlah Pasien Positif Covid-19

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.