Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Kompas.com - 07/09/2020, 15:18 WIB
Rapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

Baca juga: Keputusan Pemprov DKI, 13 RSUD di Jakarta Hanya Layani Pasien Covid-19

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Tak hanya Lukman, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Baca juga: Positivity Rate Jakarta Mengkhawatirkan, Epidemiolog Nilai Harus Segera Perketat PSBB

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

30 Kamar Isolasi Covid-19 di Graha TMII Terisi dalam 2 Hari, Tersisa 3

30 Kamar Isolasi Covid-19 di Graha TMII Terisi dalam 2 Hari, Tersisa 3

Megapolitan
Bertambah 300, Total Ada 7.356 Pasien Covid-19 Rawat Inap di Wisma Atlet

Bertambah 300, Total Ada 7.356 Pasien Covid-19 Rawat Inap di Wisma Atlet

Megapolitan
Agnez Mo Ajak Warga Jakarta untuk Vaksinasi Covid-19 di Klinik Miliknya secara Gratis

Agnez Mo Ajak Warga Jakarta untuk Vaksinasi Covid-19 di Klinik Miliknya secara Gratis

Megapolitan
Layanan KRL Dipastikan Tetap Beroperasi Normal Pukul 04.00-22.00 WIB

Layanan KRL Dipastikan Tetap Beroperasi Normal Pukul 04.00-22.00 WIB

Megapolitan
Senin, Penumpang KRL Akan Dites Acak, Positif Covid-19 Langsung Dilaporkan ke Satgas

Senin, Penumpang KRL Akan Dites Acak, Positif Covid-19 Langsung Dilaporkan ke Satgas

Megapolitan
20 Warga Gerendeng Karawaci Reaktif Covid-19, Sebagian Jalani Isolasi Mandiri

20 Warga Gerendeng Karawaci Reaktif Covid-19, Sebagian Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Dihentikan Sementara

Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang Dihentikan Sementara

Megapolitan
Rekor Baru Covid-19 Dua Hari Berturut-turut dan Warga Jakarta yang Tak Pernah Belajar

Rekor Baru Covid-19 Dua Hari Berturut-turut dan Warga Jakarta yang Tak Pernah Belajar

Megapolitan
Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies Agar Tidak Menyesal

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies Agar Tidak Menyesal

Megapolitan
UPDATE 19 Juni: Tambah 59 Kasus di Kota Tangerang, 499 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Juni: Tambah 59 Kasus di Kota Tangerang, 499 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan Sawangan Depok, Ban Taksi Sobek, Pemotor Luka di Kepala

Kecelakaan di Jalan Sawangan Depok, Ban Taksi Sobek, Pemotor Luka di Kepala

Megapolitan
Jatuh dari Speed Boat dan Terapung 3 Jam  di Perairan Kepulauan Seribu, Remaja 14 Tahun Berhasil Dievakuasi

Jatuh dari Speed Boat dan Terapung 3 Jam di Perairan Kepulauan Seribu, Remaja 14 Tahun Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
Langgar Jam Operasional, Tori Bar Fatmawati Disegel 3 Hari

Langgar Jam Operasional, Tori Bar Fatmawati Disegel 3 Hari

Megapolitan
Razia Protokol Kesehatan di Tori Bar Fatmawati, Pintu Dikunci, Aparat Tunggu 30 Menit

Razia Protokol Kesehatan di Tori Bar Fatmawati, Pintu Dikunci, Aparat Tunggu 30 Menit

Megapolitan
Kenapa Kereta MRT Disebut Ratangga? Ternyata Ini Sejarah di Baliknya...

Kenapa Kereta MRT Disebut Ratangga? Ternyata Ini Sejarah di Baliknya...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X