Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Kompas.com - 07/09/2020, 15:18 WIB
Rapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

Baca juga: Keputusan Pemprov DKI, 13 RSUD di Jakarta Hanya Layani Pasien Covid-19

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Tak hanya Lukman, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Baca juga: Positivity Rate Jakarta Mengkhawatirkan, Epidemiolog Nilai Harus Segera Perketat PSBB

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ruang Panel Listrik Terbakar, Aliran Listrik Mal Pluit Junction Dipadamkan Sementara

Ruang Panel Listrik Terbakar, Aliran Listrik Mal Pluit Junction Dipadamkan Sementara

Megapolitan
Seorang Korban Pesawat Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi Lewat DNA di Sikat Gigi

Seorang Korban Pesawat Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi Lewat DNA di Sikat Gigi

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 21 RS Rujukan Pasien Kasus Pascavaksinasi Covid-19, Ini Daftarnya...

Pemprov DKI Siapkan 21 RS Rujukan Pasien Kasus Pascavaksinasi Covid-19, Ini Daftarnya...

Megapolitan
UPDATE Sriwijaya Air 17 Januari: 3 Jenazah yang Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga

UPDATE Sriwijaya Air 17 Januari: 3 Jenazah yang Teridentifikasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Muncul 63 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 ada 5.168 Kasus di Kota Tangerang

UPDATE 17 Januari: Muncul 63 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 ada 5.168 Kasus di Kota Tangerang

Megapolitan
Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X