Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

Kompas.com - 07/09/2020, 15:18 WIB
Rapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. KOMPAS.com/NURSITA SARIRapat paripurna pengesahan Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020). Peraturan itu memuat tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

Baca juga: Keputusan Pemprov DKI, 13 RSUD di Jakarta Hanya Layani Pasien Covid-19

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Tak hanya Lukman, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Baca juga: Positivity Rate Jakarta Mengkhawatirkan, Epidemiolog Nilai Harus Segera Perketat PSBB

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga menyampaikan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan.

Hasan merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodasinya.

"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodasi oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Baco lantas meminta Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.

"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," kata Baco.

Baca juga: Pemprov DKI Disebut Mulai Ketakutan dengan Jumlah Pasien Positif Covid-19

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pun menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies.

Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.

"Buat apa kami jadi Dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.

Menanggapi semua kritikan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi selaku pimpinan rapat menyatakan akan menampung aspirasi dari tiap fraksi itu.

Prasetio nantinya akan berkoordinasi dengan Anies untuk memenuhi tuntutan anggota dewan.

"Ditampung ya, saya akan koordinasi dengan Pak Gubernur. Karena pemerintahan daerah bukan hanya eksekutif tapi legislatif juga. Buat apa kita reses tapi tidak ditampung oleh eksekutif," tutup Pras.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Megapolitan
Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Megapolitan
Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberatan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Megapolitan
Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Megapolitan
Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Megapolitan
Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X