Hasil Reses Tidak Diakomodasi, Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Tolak Pertanggungjawaban APBD 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci dan tidak mengakomodasi hasil reses anggota Dewan.

Baca juga: Keputusan Pemprov DKI, 13 RSUD di Jakarta Hanya Layani Pasien Covid-19

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim seperti rekaman suara yang diterima Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Tak hanya Lukman, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami Fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Baca juga: Positivity Rate Jakarta Mengkhawatirkan, Epidemiolog Nilai Harus Segera Perketat PSBB

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Hasan Basri juga menyampaikan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena hasil reses DPRD selama satu tahun menjabat tidak ada yang direalisasikan.

Hasan merasa aspirasi rakyat menjadi sia-sia karena seharusnya Anies selaku pimpinan eksekutif mengakomodasinya.

"Sudah tiga kali reses tidak pernah diakomodasi oleh pimpinan eksekutif," tutur Hasan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga mengungkapkan hal yang sama. Baco lantas meminta Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan laporan atas pengerjaan hasil reses yang dikumpulkan anggota dewan.

"Melalui forum ini mohon pimpinan dewan bisa meminta kejelasan dan keputusan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai komitmennya dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Ini hak dewan," kata Baco.

Baca juga: Pemprov DKI Disebut Mulai Ketakutan dengan Jumlah Pasien Positif Covid-19

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pun menyatakan menolak P2APBD 2019 dari Anies.

Ia mengaku kecewa karena hasil reses tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya.

"Buat apa kami jadi Dewan kalau jalanan rusak, air bersih saja tidak bisa kita berikan ke konstituen kita," tuturnya.

Menanggapi semua kritikan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi selaku pimpinan rapat menyatakan akan menampung aspirasi dari tiap fraksi itu.

Prasetio nantinya akan berkoordinasi dengan Anies untuk memenuhi tuntutan anggota dewan.

"Ditampung ya, saya akan koordinasi dengan Pak Gubernur. Karena pemerintahan daerah bukan hanya eksekutif tapi legislatif juga. Buat apa kita reses tapi tidak ditampung oleh eksekutif," tutup Pras.