Kompas.com - 11/09/2020, 13:25 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020). Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Achmad Riza Patria, dalam konferensi pers penerapan kembali masa PSBB pada Rabu (9/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak melibatkan DPRD dalam memberlakukan kebijakan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi Covid-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Anies Tarik Rem Darurat, PSBB di Jakarta Kembali seperti Awal Pandemi Covid-19

Meski demikian, August mengatakan, DPRD tetap mendukung kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9).

Namun sikap Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi tentu tidak dapat dibenarkan.

August mengatakan, seharusnya DPRD dilibatkan untuk mengukur dampak PSBB ke sektor-sektor lainnya.

Ia mencontohkan, untuk sektor ekonomi pengambilan keputusan PSBB total yang dilakukan di DKI Jakarta tentu tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta, namun di wilayah Indonesia lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain," ujar August.

Sebelumnya, Gubernur Anies resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa memberlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta.

Baca juga: Anies: Kondisi Saat Ini Lebih Darurat daripada Awal Pandemi Covid-19 Dulu

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Faktor tersebut, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Anies menyebut kondisi Jakarta saat ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan awal munculnya kasus Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020.

Oleh karena itu, Anies mengimbau warga tetap beraktivitas di rumah. Warga hanya diizinkan keluar rumah maupun ke luar wilayah Jakarta apabila ada keperluan mendesak atau darurat.

"Jangan keluar rumah bila tidak terpaksa, tetap saja di rumah. Jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak," ungkap Anies.

Baca juga: Anies: Bila Tidak Tarik Rem Darurat, Tempat Tidur Isolasi Akan Penuh pada 17 September

Anies menjelaskan, DKI Jakarta memiliki 190 rumah sakit dan 67 di antaranya dijadikan RS rujukan Covid-19.

Namun saat ini semua tempat tidur hampir penuh. Tingkat keterpakaian tempat tidur mencapai 77 persen.

"Tetapi saat ini ambang batas hampir melampaui. Dua angka kapasitas kita keterpakaian tempat tidur dan ICU. Kapasitas ini dipengaruhi tenaga kesehatan yang mampu menangani wabah. Saat ini Jakarta memiliki 4.053 isolasi, per kemarin menjadi 77 persen terpakai," kata Anies.

Menurut Anies bila tak ditarik rem darurat maka tempat tidur isolasi dan ICU akan penuh dan tidak mampu menampung pasien Covid-19.

"Dan bila ini berjalan terus tidak ada pengereman, dari data tanggal 17 September tempat tidur diisolasi akan penuh dan tidak bisa menampung Covid-19 lagi," ucapnya.

Selain itu, kapasitas ICU juga mulai mengkhawatirkan dan diprediksi akan penuh pada 15 September 2020.

"Di sini kapasitas ICU 528 tempat tidur, bila kenaikan berjalan terus, tren naik terus maka 15 September akan penuh," tutur Anies.



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Patuh Jaya Selama Dua Pekan

Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Patuh Jaya Selama Dua Pekan

Megapolitan
Soal Belajar Tatap Muka Tingkat SD di Tangerang, Ini Penjelasan Wali Kota

Soal Belajar Tatap Muka Tingkat SD di Tangerang, Ini Penjelasan Wali Kota

Megapolitan
Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Megapolitan
Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Megapolitan
Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Megapolitan
Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Megapolitan
Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Megapolitan
Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Megapolitan
Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Megapolitan
Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Korban Pelecehan Seksual di Kantor KPI Dipertimbangkan ke Rumah Aman

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Kebakaran Terjadi di Rusun Bandar Kemayoran

Megapolitan
Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Tambah 60 SMP di Kota Tangerang yang Gelar PTM Hari Ini

Megapolitan
3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

3 Tersangka pada Kasus Kebakaran Dituduh Lakukan Kelalaian dan Langgar SOP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.