Siti Nur Azizah Tak Masalah jika Pilkada Tangsel Ditunda demi Keselamatan Rakyat

Kompas.com - 21/09/2020, 14:10 WIB
Putri Wakil Presiden RI Maruf Amin, Siti Nur Azizah mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Tangsel yang berada di Jalan Raya Parakan, Pamulang, Tangsel, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIPutri Wakil Presiden RI Maruf Amin, Siti Nur Azizah mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Tangsel yang berada di Jalan Raya Parakan, Pamulang, Tangsel, Selasa (22/10/2019).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah Ma'ruf tidak masalah apabila perhelatan Pilkada 2020 terpaksa ditunda karena penyebaran Covid-19 yang kini semakin mengkhawatirkan.

"Sebagai paslon, kami siap saja (ditunda). Tentu kami sebagai paslon siap mengikuti kebijakan pemerintah," ujar Azizah saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu berpandangan, keputusan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu mempertimbangkan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Banyak Pihak Minta Pilkada 2020 Ditunda, Bagaimana Saran Epidemiolog?

Azizah mengatakan, jangan sampai penyelenggaraan Pilkada mengesampingkan bahaya pandemi Covid-19.

"Yang paling utama itu keputusan ini untuk keselamatan masyarakat dan juga demokrasi kita. Kami sebagai paslon akan taat dan mengikuti yang menjadi pertimbangan," kata dia.

Azizah berpasangan dengan Ruhamaben sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Tangsel 2020.

Mereka diusulkan sejumlah partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan total 17 kursi di DPRD Tangsel.

Baca juga: Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?

Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020.

Beberapa waktu belakangan muncul wacana dan desakan dari sejumlah pihak untuk menunda perhelatan pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang.

Wacana tersebut mencuat seiring dengan semakin mengkhawatirkannya pandemi Covid-19 di Tanah Air.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Makan Roti, Pria di Cilandak Ditemukan Meninggal dalam Keadaan Mulut Berbusa

Usai Makan Roti, Pria di Cilandak Ditemukan Meninggal dalam Keadaan Mulut Berbusa

Megapolitan
Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X