Siti Nur Azizah Tak Masalah jika Pilkada Tangsel Ditunda demi Keselamatan Rakyat

Kompas.com - 21/09/2020, 14:10 WIB
Putri Wakil Presiden RI Maruf Amin, Siti Nur Azizah mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Tangsel yang berada di Jalan Raya Parakan, Pamulang, Tangsel, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIPutri Wakil Presiden RI Maruf Amin, Siti Nur Azizah mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Tangsel yang berada di Jalan Raya Parakan, Pamulang, Tangsel, Selasa (22/10/2019).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bakal calon wali kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah Ma'ruf tidak masalah apabila perhelatan Pilkada 2020 terpaksa ditunda karena penyebaran Covid-19 yang kini semakin mengkhawatirkan.

"Sebagai paslon, kami siap saja (ditunda). Tentu kami sebagai paslon siap mengikuti kebijakan pemerintah," ujar Azizah saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu berpandangan, keputusan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentu mempertimbangkan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Banyak Pihak Minta Pilkada 2020 Ditunda, Bagaimana Saran Epidemiolog?

Azizah mengatakan, jangan sampai penyelenggaraan Pilkada mengesampingkan bahaya pandemi Covid-19.

"Yang paling utama itu keputusan ini untuk keselamatan masyarakat dan juga demokrasi kita. Kami sebagai paslon akan taat dan mengikuti yang menjadi pertimbangan," kata dia.

Azizah berpasangan dengan Ruhamaben sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Tangsel 2020.

Mereka diusulkan sejumlah partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan total 17 kursi di DPRD Tangsel.

Baca juga: Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?

Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020. Masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020.

Beberapa waktu belakangan muncul wacana dan desakan dari sejumlah pihak untuk menunda perhelatan pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang.

Wacana tersebut mencuat seiring dengan semakin mengkhawatirkannya pandemi Covid-19 di Tanah Air.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X