Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Demo ke Istana Negara, Kelompok Mahasiswa Diadang Polisi di Kawasan Harmoni

Kompas.com - 08/10/2020, 14:13 WIB
Walda Marison,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok mahasiswa yang ingin berdemo ke Istana Negara diadang oleh barikade kepolisian di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Dari pantauan Kompas TV di pukul 13.50 WIB, tampak mahasiswa sedang berorasi di depan barikade polisi yang bertameng.

Mahasiswa pun serempak menyerukan agar petugas kepolisian membuka barikade.

"Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," kata massa yang tertahan.

Perwakilan massa tampak tengah bernegosiasi dengan polisi agar diizinkan lewat.

"Kita heningkan suasana, kita berdoa, kita mau negoisasi dengan Kapolres. Mari berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar kita diperbolehkan," kata salah satu orator.

Baca juga: Simpang Harmoni Diblokade, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

Gelombang demo penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah tempat. Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.

Selain buruh, kelompok mahasiswa juga akan bergabung.

Kepolisian pun berjaga di sejumlah titik perbatasan Jakarta untuk menyekat massa yang hendak demo.

Adapun UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sejumlah Rute Bus Transjakarta Dialihkan

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tuturnya.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Polres Jaktim Kirim Personel ke Pati, Tangani Kasus Bos Rental yang Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Sampah Menggunung di Pasar Merdeka Bogor, DLH Sebut Truk Pengangkut Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Waspada, Ini Ciri-ciri Makanan Mengandung Formalin dan Boraks

Megapolitan
Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Rampok Gasak 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ada Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Selokan dan Kali

Pemprov DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban ke Selokan dan Kali

Megapolitan
Momen Penangkapan Perampok Jam Tangan Mewah di PIK 2 yang Diciduk di Hotel Puncak

Momen Penangkapan Perampok Jam Tangan Mewah di PIK 2 yang Diciduk di Hotel Puncak

Megapolitan
200 Hari Lebih Jadi Tersangka, Firli Bahuri Belum Juga Ditahan...

200 Hari Lebih Jadi Tersangka, Firli Bahuri Belum Juga Ditahan...

Megapolitan
Bulog Pastikan Beras SPHP tetap Laris meski Harganya Sedang Naik

Bulog Pastikan Beras SPHP tetap Laris meski Harganya Sedang Naik

Megapolitan
Bos Rental yang Tewas di Pati Sempat Lapor Kehilangan Mobil ke Polres Jaktim

Bos Rental yang Tewas di Pati Sempat Lapor Kehilangan Mobil ke Polres Jaktim

Megapolitan
Bermodalkan Sebilah Pisau, Perampok Rampas Jam Tangan Seharga Rp 14 Miliar di PIK 2

Bermodalkan Sebilah Pisau, Perampok Rampas Jam Tangan Seharga Rp 14 Miliar di PIK 2

Megapolitan
Empat ASN Depok Langgar Prinsip Netralitas Buntut Hadiri Deklarasi Imam Budi

Empat ASN Depok Langgar Prinsip Netralitas Buntut Hadiri Deklarasi Imam Budi

Megapolitan
KJP Plus Cair Hari Ini, Total Ada 460.143 Penerima

KJP Plus Cair Hari Ini, Total Ada 460.143 Penerima

Megapolitan
Terbongkarnya Niat Busuk Eks Satpam Ria Ricis, Ancam Sebar Foto-Video Pribadi karena Terimpit Ekonomi

Terbongkarnya Niat Busuk Eks Satpam Ria Ricis, Ancam Sebar Foto-Video Pribadi karena Terimpit Ekonomi

Megapolitan
KJP Plus Gelombang Dua Bakal Cair Bulan Depan, 130.101 Penerima Bansos Perlu Verifikasi Ulang

KJP Plus Gelombang Dua Bakal Cair Bulan Depan, 130.101 Penerima Bansos Perlu Verifikasi Ulang

Megapolitan
Seorang Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Bogor

Seorang Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com