800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Kompas.com - 21/10/2020, 20:50 WIB
Rapat anggaran di Komisi D bersama Dinas Bina Marga, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIRapat anggaran di Komisi D bersama Dinas Bina Marga, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang menyebutkan, 104 anggota DPRD dan seluruh satuan perangkat kerja daerah ( SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 800 orang menghadiri rapat kerja anggaran di Puncak, Bogor, Jawa Barat saat pandemi Covid-19.

Rapat itu diadakan selama dua hari yaitu Selasa (20/10/2020) dan Rabu ini

Hadameon Aritonang menyatakan hal itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, bahwa rapat tersebut diikuti seluruh anggota dewan berjumlah 104 orang dan seluruh SKPD DKI Jakarta.

"Rapat diikuti 104 anggota dewan, karena ada dua yang meninggal dunia. Kemudian ada dari seluruh SKPD," kata Hadameon.

Baca juga: Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Meski belum dapat memastikan jumlah yang hadir, Hadameon mengindikasikan peserta yang datang cukup banyak sehingga DPRD memutuskan untuk menggelar rapat tersebut di luar kantor.

"Jumlah yang ikut banyak, tidak bisa dihitung. Pokoknya itulah (sekitar 800 orang) karena ada seluruh SKPD," ujar pria biasa disapa Dame itu.

Rapat beragendakan pembahasan dan pendalaman Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 itu digelar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat sejak Selasa kemarin.

Menurut Hadameon, agenda rapat kerja itu digelar selama dua hari, yakni legislatif dan eksekutif menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa, pembahasan diteruskan dengan menggelar rapat di seluruh komisi dari A hingga E, Rabu ini.

Terkait dengan lokasi yang menjadi tempat rapat kerja APBD Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka itu, Hadameon menyebut fasilitas itu adalah milik BUMD DKI PT Jaktour. Sekretariat DPRD DKI tetap membayar uang sewa selama berkegiatan di lokasi itu.

"Kami tetap sewa dan rapat digelar hari ini dan kemarin," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Penyelam Berburu Petunjuk Korban Sriwijaya Air: Dari Rosario, Cincin, Dompet, hingga Ponsel

Megapolitan
Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Seluruh Kelurahan di Jakarta Miliki Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Tugu Utara

Megapolitan
Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Satpol PP DKI Catat 1.056 Pelanggaran PSBB Saat Akhir Pekan

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

UPDATE 17 Januari: Bertambah 3.395 Kasus, Covid-19 di Jakarta Kini 227.365

Megapolitan
Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19, Antara Rasa Khawatir dan Dedikasi Kerja

Megapolitan
Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Meningkat, Diduga Akibat Nakes yang Mulai Kelelahan

Megapolitan
Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Lokasi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Srengseng Sawah Segera Penuh

Megapolitan
Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Kekurangan Personil, Jadi Alasan Pelaku Usaha Masih Melanggar PPKM di Kecamatan Cipondoh

Megapolitan
Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Kisah Para Pahlawan Dibalik Evakuasi Sriwijaya Air SJ 182. . .

Megapolitan
Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Jakarta Krisis Covid-19, Pimpinan Komisi E Minta Anies Blusukan Cegah Penularan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Wali Kota Tangerang Tak Merasa Efek Samping Setelah Divaksin Covid-19

Megapolitan
Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Sopir Ojol Dikeroyok Pengendara Mobil di Kebayoran Lama

Megapolitan
Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Melanggar PPKM, Kafe dan Tempat Fitness di Cipondoh Ditutup

Megapolitan
Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Pengendara Motor Kebutan-kebutan di Sekitar Istana, Diberhentikan, Kena Sanksi Push Up

Megapolitan
Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Terapkan PSBB, Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X