Pembahasan KUA-PPAS 2021 Jakarta Tertutup untuk Umum, Ini Jawaban Pimpinan DPRD

Kompas.com - 07/11/2020, 15:34 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta dikritik karena pembahasan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021 hingga saat ini tak terbuka buat umum.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta juga dikritik karena tidak mengunggah dokumen rinci KUA-PPAS bernilai sekitar Rp 77,7 triliun ke situs resmi mereka.

Praktis, publik sampai saat ini tak dapat mengetahui maupun mengawasi pos-pos anggaran yang direncanakan untuk APBD 2021 mendatang.

"Intinya saya belum bisa komentar banyak," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani kepada Kompas.com ketika dimintai penjelasan soal tertutupnya sikap Dewan dalam pembahasan KUA-PPAS 2021, Sabtu (7/11/2020).

"Sekarang, yang terpenting, dengan waktu yang terbatas, pembahasan kami maksimalkan dari Dewan. Adapun hasil akhirnya nanti di Pandangan Umum Fraksi," imbuhnya.

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Selain dikritik karena dianggap tak transparan, DPRD DKI Jakarta juga menjadi sorotan lantaran membahas KUA-PPAS 2021 di Puncak, Bogor, Jawa Barat, dengan dalih "mencari ketenangan", alih-alih membahasnya di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Zita tak menepis bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS kali ini, pihaknya mendapatkan sejumlah sorotan dari luar. Namun, menurut dia, hal itu sah-sah saja.

"Walaupun waktu pembahasan mepet, dan ada beberapa kekurangan lainnya. Tapi, secara hukum tidak ada yang dilanggar," kata kader PAN ini.

Bagaimana publik bisa memberi masukan?

Sebelumnya, salah satu sorotan datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Baca juga: Bagaimana Publik Beri Masukan jika Dokumen KUA-PPAS APBD Jakarta Dibuka Ketika Final?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X