Bagaimana Publik Beri Masukan jika Dokumen KUA-PPAS APBD Jakarta Dibuka Ketika Final?

Kompas.com - 04/11/2020, 21:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik.

Draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum bisa diakses publik.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.

Misbah menilai, ada kesengajaan publik tidak dilibatkan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak Bogor, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah.

Misbah menekankan, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus 2020.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Hari Ini, John Kei Bacakan Nota Keberataan atas Dakwaan Pembunuhan Berencana

Megapolitan
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, 17 RS Menunggu Stok di PMI Tangsel

Megapolitan
Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Tak Tahu Pedagang Mogok Jualan, Pembeli Masih Cari Daging Sapi di Pasar Tangerang

Megapolitan
Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Tangsel Kehabisan Stok Plasma Konvalesen untuk Terapi Pasien Covid-19

Megapolitan
Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Fakta Terbaru Kasus Mesum di RSD Wisma Atlet, Pasien Jadi Tersangka, Perawat Tak Dipidana

Megapolitan
Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Megapolitan
Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Mogok Jualan, Los Pedagang Sapi di Sejumlah Pasar di Jaksel Kosong

Megapolitan
Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

Megapolitan
Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Polemik Tingginya Harga Daging Sapi hingga Aksi Mogok Berdagang

Megapolitan
Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Ketika Fasilitas Kesehatan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Penuh Lebih Cepat dari Prediksi...

Megapolitan
Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Rabu Ini, Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Kasus Pesta Ricardo Gelael yang Dihadiri Raffi Ahmad

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

Megapolitan
Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Polisi Tengah Usut Pengeroyokan Sopir Ojol di Kebayoran Lama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X