Kompas.com - 04/11/2020, 21:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik.

Draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum bisa diakses publik.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.

Misbah menilai, ada kesengajaan publik tidak dilibatkan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak Bogor, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah.

Misbah menekankan, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus 2020.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Megapolitan
Cara Daftar untuk Dapat BLT UMKM Depok 2021 Senilai Rp 1,2 Juta

Cara Daftar untuk Dapat BLT UMKM Depok 2021 Senilai Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Dugaan Narkoba

Megapolitan
Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Koja Berdarah, Ketika 3 Tewas dan Ratusan Luka-Luka dalam Konflik Makam Mbah Priok

Megapolitan
Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Cerita Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Shalat Bersama Pedemo hingga Ketika Ambil Keputusan Berisiko

Megapolitan
BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

BLT UMKM Wilayah Jakarta Dibuka, Ini Syarat dan Link Pendaftarannya

Megapolitan
Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Pertikaian Para Pemuda di Tebet Bermula dari Permusuhan 2 Orang

Megapolitan
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jeff Smith: Konsumsi Ganja Setelah Lulus SMA dan Barang Bukti 0,52 Gram

Megapolitan
Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Menengok Masjid Raya KH Hasyim Ashari yang Bernuansa Betawi

Megapolitan
Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Kata Para Saksi soal Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Megapolitan
Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Kadinkes DKI: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X