Bagaimana Publik Beri Masukan jika Dokumen KUA-PPAS APBD Jakarta Dibuka Ketika Final?

Kompas.com - 04/11/2020, 21:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj. ANTARAFOTO/Deka Wira SGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yang tidak melibatkan publik.

Draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD belum bisa diakses publik.

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan mengatakan, jika draf KUA-PPAS 2021 dapat diakses publik, masyarakat dapat memberikan kritik serta masukan yang substansial.

"Kalau dokumennya sudah final, masyarakat ngapain juga memberi masukan sesuatu yang sudah final?" tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: FITRA: Ada Kesengajaan Publik Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan KUA-PPAS 2021

Kendati demikian, rancangan yang dapat diakses publik haruslah draf yang telah disepakati untuk dibahas, agar tidak menimbulkan polemik.

"Jangan sampai ada beberapa versi seperti UU Cipta kerja, yang banyak versi," kata Misbah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misbah menilai, ada kesengajaan publik tidak dilibatkan. Sebab, rapat pembahasan dilaksanakan di Puncak Bogor, bukan di Gedung DPRD sebagaimana mestinya.

Selain itu, draf dokumen KUA-PPAS yang dibahas, juga belum bisa diakses publik.

"Berarti ada kesengajaan bahwa memang sengaja publik tidak dilibatkan di dalam proses-proses itu," tutur Misbah.

Misbah menekankan, KUA-PPAS harusnya mulai dibahas pada pertengahan Juli atau Agustus 2020.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Maraton 1,5 Bulan Bahas KUA-PPAS APBD 2021

Halaman:


Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Polisi Tidur di Pulomas Dibuat Warga untuk Cegah Balap Liar, Dibongkar atas Protes Pesepeda

Megapolitan
1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

1.509 Sekolah di Jakarta Akan Gelar PTM Terbatas, Disdik DKI: Aman

Megapolitan
Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Diprotes Pesepeda, Polisi Tidur di Pulomas Dibongkar

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Sekolah Tatap Muka di Jakarta Dihentikan 4 Hari karena Kegiatan ANBK

Megapolitan
Dititipkan ke Teman Ibunya, Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang

Dititipkan ke Teman Ibunya, Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis di Pamulang

Megapolitan
Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Megapolitan
Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Megapolitan
Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Megapolitan
BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

Megapolitan
BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

Megapolitan
Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Megapolitan
UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.