Fraksi Gerindra Minta Pemprov DKI Bangun Lebih Banyak RS

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020), Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun lebih banyak rumah sakit di sejumlah kawasan di Jakarta.

Sebab, penumpukan pasien sering terjadi di sejumlah rumah sakit di Jakarta.

"Fraksi kami mendorong agar perlunya pembangunan rumah sakit di beberapa tempat," ujar anggota Fraksi Gerindra Inggard Joshua dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Inggard menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan permintaan warga yang membutuhkan rumah sakit tipe A dan rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B.

"Sebagaimana sesuai permintaan warga perlunya RS tipe A di wilayah Cakung, Jakarta Timur, dan RSUD tipe B di sekitar Kecamatan Kembangan, Palmerah, Kebon Jeruk, dan Grogol Petamburan," lanjutnya.

Pembangunan RSUD di Jakarta Barat perlu disegerakan.

Baca juga: MoU KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 Diteken Sebesar Rp 82,5 Triliun

Sebab, sering terjadi penumpukan pasien di RSUD Cengkareng dan Tarakan yang menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien dari Kecamatan Kembangan, Palmerah, Kebon Jeruk, dan Grogol Petamburan.

Penumpukan pasien tak terelakkan karena total penduduk dari empat kecamatan tersebut mencapai 1,2 juta jiwa.

Penumpukan pasien juga sering ditemui di beberapa rumah sakit khusus milik pemerintah pusat, seperti RSCM, RS Dharmais, dan RS Harapan Kita.

Karenanya, Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kajian terkait kebutuhan RSUD di Jakarta.

"Sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian-kajian untuk kebutuhan RSUD di Jakarta, RSUD kanker Jakarta, RSUD jantung Jakarta, karena di RS khusus milik pemerintah pusat sering terjadi penumpukan pasien di IGD dan rawat jalan," tambah Inggard.

Baca juga: Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19 Jelang Libur Akhir Tahun

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah lebih memperhatikan pembangunan puskesmas, terutama di Jakarta Selatan.

"Pembangunan puskesmas harus mendapat perhatian, seperti puskesmas di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang masih menggunakan rumah dinas lurah dan pelayannya hanya dibuka tiga kali dalam satu minggu," kata Inggard.

Inggard menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.