Kompas.com - 22/12/2020, 06:47 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memperingatkan Pemerintah Provinsi DKI untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos).

Berkait hal ini, Mujiyono menyampaikan sejumlah poin mengenai penyaluran bansos.

Pertama, ia menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengakomodasi warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum masuk ke dalam daftar penerima.

Baca juga: Beredar Video Paket Bansos Covid-19 Terbengkalai di Pulogadung, Polisi Lakukan Penyelidikan

Tak hanya itu, Mujiyono menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memutuskan penerima bansos harus memiliki rekening bank, baik Bank DKI maupun bank lainnya.

"Dengan syarat buka rekening yang lunak dan setoran awal terjangkau, Rp 50.000 maksimal," ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Senin (21/12/2020).

Menurut politisi dari Partai Demokrat itu, hal tersebut perlu diterapkan untuk memudahkan penyaluran bansos dan menghindari adanya antrean jika distribusi dilakukan di tempat lain, seperti di kantor pos.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemprov DKI Jakarta juga perlu memperketat pengawasan dengan dibantu Gugus Tugas Covid-19 di tingkat RT dan RW.

Dengan demikian, penyaluran bansos yang rencananya akan dilakukan selama 6 bulan tahun 2021 tersebut bisa lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat.

"Jangan lagi ada keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta," ujar Mujiyono.

Baca juga: Tak Ada Biaya Distribusi, Bansos Tunai Disebut Lebih Untungkan Masyarakat

Bank Penyaluran

Saran lain yang Mujiyono sampaikan untuk Pemprov DKI adalah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dilakukan melalui Bank DKI.

Ia juga mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) untuk menyalurkan bansos melalui bank milik pemerintah.

Sebab, penyaluran bansos di Jakarta dilakukan oleh Pemprov DKI dan Pempus.

Langkah ini dianggap dapat memudahkan masyarakat dalam mengambil uang bansos dan tidak menimbulkan kerumunan saat pencairannya.

"Kemarin Pak Wagub bilang via kantor pos, ya kalau begitu lewat PT Pos kan terjadi penumpukan antrean, kalau di bank kan bisa diatur, bank kan profesional, lebih profesional dibandingkan dengan PT Pos," kata Mujiyono kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Mujiyono menyebut, setidaknya ada 300.000 penerima bansos yang belum memiliki rekening bank. Karenanya, dia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mendaftarkan calon penerima.

"Kalau Bank DKI bisa diumumkan kalau misalkan pencairan bansos minggu ini sekian, minggu ini sekian. Kan bisa diatur begitu. Dan rata-rata Bank DKI punya tempat untuk antre, ada satpamnya," kata Mujiyono.

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD DKI Ingatkan Pemprov Terkait Penyaluran Bansos Tunai

Lebih Menguntungkan

Mujiyono menilai bansos berupa uang tunai lebih menguntungkan masyarakat.

Sebab, warga penerima bansos akan mendapatkan bantuan dengan jumlah yang utuh dan maksimal.

"Enggak ada kardus, enggak ada distribusi," kata Mujiyono kepada Kompas.com.

Selain itu, penggunaan bansos dapat lebih fleksibel. Masyarakat bisa membelanjakannya untuk kebutuhan yang lebih penting bagi masing-masing.

Alasan lain adalah penyaluran bansos dalam bentuk tunai juga mampu menghidupkan perekonomian karena penerima dapat membelanjakan uangnya ke warung atau toko setempat.

Mujiyono menyebut, manfaat yang tak kalah penting adalah rasio likuiditas Bank DKI juga menjadi baik.

"Karena orang terima Rp 300.000 kan belum tentu diambil Rp 300.00, seminggu Rp 150.000 dulu. Ini kan artinya ada uang mengendap di Bank DKI yang itu akan memperkuat likuiditas bank," kata dia.

Baca juga: Paket Bansos Covid-19 di Pulogadung Terbengkalai, Polisi : Kemensos Kelebihan Stok

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, mekanisme penyaluran bansos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank DKI.

Bagi warga penerima yang belum memiliki rekening, Ariza memastikan Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendaftarkan mereka.

Nantinya, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan memetakan wilayah mana saja yang mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta atau dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, nilai bansos yang akan diberikan sebesar Rp 300.000 untuk setiap kepala keluarga (KK) selama 6 bulan mulai Januari 2021.

(Reporter: Rosiana Haryanti/Editor: Egidius Patnistik)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Megapolitan
200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Megapolitan
Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Megapolitan
Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Megapolitan
3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

Megapolitan
Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Megapolitan
PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim 8 Truk Logistik Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Pemprov DKI Kirim 8 Truk Logistik Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru

Megapolitan
Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Kesehatan dan Kondisi Sopir Jadi Sorotan

Bus Transjakarta Sering Kecelakaan, Kesehatan dan Kondisi Sopir Jadi Sorotan

Megapolitan
Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Rapat Kerja Memanas, Anggota DPRD DKI Sentil Dirut dan Sebut Direksi Transjakarta Tonton Tari Perut

Megapolitan
Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Dompet Sering Kering gara-gara Harga Minyak Goreng Naik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.